Ribuan Warga Filipina Turun ke Jalan, Tuntut Transparansi Pemerintah Pasca-Topan Mematikan

Ribuan warga Filipina menggelar demonstrasi besar di Metro Manila, menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah setelah serangkaian topan mematikan dan dugaan korupsi proyek, menarik perhatian Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Ribuan warga Filipina pada Minggu berkumpul dalam dua demonstrasi besar di Metro Manila, menyuarakan tuntutan tegas terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Aksi ini muncul setelah negara tersebut dilanda dua topan mematikan yang menimbulkan kerusakan parah dan menewaskan banyak korban jiwa. Kehadiran massa yang signifikan menunjukkan kekecewaan publik terhadap penanganan bencana dan dugaan penyelewengan dana.

Pemerintah Filipina merespons dengan menempatkan 16.433 polisi di dua lokasi utama demonstrasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. juga dilaporkan memantau ketat perkembangan protes berskala besar ini, menurut Pelaksana Tugas Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dave Gomez. Situasi ini menyoroti tekanan yang dihadapi pemerintah untuk memberikan jawaban atas kekhawatiran masyarakat.

Demonstrasi ini tidak hanya dipicu oleh dampak topan, tetapi juga oleh dugaan penipuan massal dalam proyek pengendalian banjir senilai miliaran peso yang terungkap sebelumnya. Para pengunjuk rasa menyerukan agar pejabat pemerintah bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka dan menuntut keterbukaan informasi mengenai aset serta kekayaan bersih para pejabat. Tuntutan ini mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Aksi Massa di Metro Manila: Suara Rakyat untuk Akuntabilitas

Dua lokasi utama menjadi pusat demonstrasi besar di Metro Manila, menarik perhatian ribuan warga yang ingin menyuarakan aspirasi mereka. Taman Rizal di Manila menjadi tempat berkumpulnya kelompok keagamaan Iglesia Ni Cristo (INC) yang menyelenggarakan "Aksi untuk Transparansi dan Demokrasi yang Lebih Baik." Hingga pukul 11.00 pagi waktu lokal, pemerintah Kota Manila melaporkan jumlah peserta di lokasi ini mencapai 27 ribu orang, menunjukkan skala partisipasi yang masif.

Sementara itu, Monumen Kekuatan Rakyat EDSA di Kota Quezon menjadi lokasi demonstrasi yang diselenggarakan oleh United People's Initiative (UPI). Kelompok yang dipimpin oleh pensiunan perwira militer ini bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan menyerukan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan. "Tidak ada politisi yang boleh berbicara. Namun, kami akan mengizinkan mereka, jika mereka hanya berbicara tentang masalah negara kami, seperti korupsi," kata Sekretaris Jenderal UPI, Rey Valeros, menegaskan fokus non-politik dari aksi mereka.

Kehadiran ribuan demonstran di kedua lokasi tersebut menunjukkan adanya gelombang ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat Filipina. Presiden Ferdinand Marcos Jr. melalui Pelaksana Tugas Sekretaris PCO Dave Gomez, menyatakan bahwa presiden "memantau hari ini" perkembangan protes tersebut. Pengawasan ketat dari pihak pemerintah mengindikasikan bahwa demonstrasi ini dianggap serius dan berpotensi memiliki implikasi politik yang signifikan.

Latar Belakang Protes: Bencana Alam dan Skandal Korupsi

Demonstrasi besar ini terjadi setelah Filipina dilanda Topan Fung-wong dan Topan Kalmaegi pada bulan yang sama, menyebabkan kerugian besar. Kedua topan tersebut menewaskan sedikitnya 259 orang, memengaruhi jutaan lainnya, dan menyebabkan 114 orang masih hilang. Dampak bencana alam yang parah ini semakin memperburuk situasi dan memicu kemarahan publik terhadap respons pemerintah.

Selain bencana alam, latar belakang protes juga diperparah oleh skandal korupsi yang terungkap pada September lalu. Ribuan orang sebelumnya telah menggelar protes di berbagai wilayah Filipina, termasuk ibu kota Manila, menentang dugaan korupsi. Skandal ini mencuat setelah terdeteksinya penipuan massal di sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir yang bernilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar Rp154,4 triliun).

Kombinasi antara dampak topan yang menghancurkan dan dugaan korupsi yang masif telah menciptakan sentimen publik yang kuat untuk menuntut perubahan. Masyarakat merasa bahwa dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan warga justru disalahgunakan. Hal ini mendorong mereka untuk turun ke jalan dan menuntut pertanggungjawatan penuh dari para pejabat yang terlibat.

Tuntutan Utama Pengunjuk Rasa: Transparansi dan Akuntabilitas

Para pengunjuk rasa memiliki tuntutan yang jelas dan tegas terhadap pemerintah Filipina. Mereka menuntut akuntabilitas dari para politisi korup yang diduga terlibat dalam penyelewengan dana proyek pengendalian banjir. Tuntutan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk melihat keadilan ditegakkan dan para pelaku korupsi dihukum sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, demonstran juga menyerukan penerbitan laporan yang merinci aset, liabilitas, dan kekayaan bersih seluruh pejabat pemerintah. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan transparansi dan mencegah praktik korupsi di masa mendatang. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat dapat memantau kekayaan pejabat dan memastikan tidak ada penambahan aset yang tidak wajar.

Tuntutan terakhir yang diajukan adalah penandatanganan surat pernyataan persetujuan pembukaan data rahasia bank oleh seluruh pejabat pemerintah. Ini adalah langkah radikal yang bertujuan untuk menghilangkan celah bagi pejabat untuk menyembunyikan kekayaan ilegal. Melalui tuntutan-tuntutan ini, warga Filipina berharap dapat mendorong reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menciptakan sistem yang lebih transparan serta bertanggung jawab.

Sumber: AntaraNews