Mahfud: Bansos Bukan Bantuan Seseorang tapi Kewajiban Negara

Proyek bansos, yang seharusnya membawa harapan, seringkali tersesat dalam godaan anggaran dan administrasi. Artikel ini mengupas tuntas potensi penyimpangan proyek bansos dan dampaknya pada martabat penerima serta integritas aparat.

Kementerian Sosial mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran, menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat pada sasaran.

Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

Hal itu diungkapkan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).

Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.

Mahfud disambut antusias oleh kerumunan masa yang memadati lapangan Senduro, Kecamatan Senduro.

Dia menilai bansos harus dipastikan diperoleh bagi mereka yang tercatat sebagai warga miskin dan prasejahtera.

Anies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Cak Imin Tegaskan Bansos Atas Nama Pejabat itu Kebohongan dan Pembodohan

Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.

Menurut Mahfud, pembubaran forum diskusi merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Mahfud secara blak-blakan menyebut ada proses karbitan dalam proses promosi jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) di Polri.

"Maaf Pak Mahfud, saya pernah di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang menyerang MK, sepertinya dengan sendirinya muncul jiwa melawan gitu" kata Aswanto.

Mahfud bercerita pernah menggeruduk MK begitu tahu ada salah seorang Hakim MK, Aswanto dicopot dari jabatannya

Dalam pidato, Mahfud mengungkap penyebab jatuhnya orde baru.

Mahfud bicara terbuka cara mengkritik lembaga yang pernah dipimpinnya.

Pemerintah menyiapkan dana bansos adaptif kebencanaan di Sumatra. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp2 triliun.

Kementerian Sosial fokus pada peningkatan data bansos, akurasi penyaluran bantuan sosial, dan perluasan partisipasi publik tahun ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Agar dapat menikmati fasilitas tersebut, masyarakat perlu memahami mekanisme pendaftaran bansos 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peristiwa tawuran di Manggarai pada awal tahun 2026 ini menambah daftar panjang bentrokan serupa yang terjadi di Jakarta dalam dua hari terakhir.

Pada tahun 2026, bantuan sosial berupa beras akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu dalam jumlah 10 kilogram per penerima.

Fokus utama saat ini adalah memberikan edukasi kepada 17 juta KPM yang dijadwalkan menerima bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.