Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa

Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan akurasi bansos sebagai prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembenahan data, ketepatan sasaran, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bantuan sosial tepat guna da

Kementerian Sosial mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran, menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Mensos melaporkan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan Kementerian Sosial

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap 3 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian dll.

Saan Mustofa mengatakan bansos seharusnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat pada sasaran.

Suahasil menjelaskan bahwa hingga saat ini, total belanja bansos baru mencapai Rp48,8 triliun, atau sekitar 32,6 persen dari total.

Pemerintah menyiapkan dana bansos adaptif kebencanaan di Sumatra. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp2 triliun.

Kementerian Sosial fokus pada peningkatan data bansos, akurasi penyaluran bantuan sosial, dan perluasan partisipasi publik tahun ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Agar dapat menikmati fasilitas tersebut, masyarakat perlu memahami mekanisme pendaftaran bansos 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peristiwa tawuran di Manggarai pada awal tahun 2026 ini menambah daftar panjang bentrokan serupa yang terjadi di Jakarta dalam dua hari terakhir.

Pada tahun 2026, bantuan sosial berupa beras akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu dalam jumlah 10 kilogram per penerima.

Fokus utama saat ini adalah memberikan edukasi kepada 17 juta KPM yang dijadwalkan menerima bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) mengajukan usulan anggaran Rp74 triliun untuk Dana Tambahan Pemulihan Sumatra. Angka fantastis ini bertujuan memulihkan infrastruktur pasca-bencana dan memperkuat mitigasi risiko di tiga provinsi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) serius menggarap potensi daerah dengan membawa konsep Hilirisasi Kelapa Sulteng ke Bappenas, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi lokal.

Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi dan erosi basis pajak akibat adopsi AI yang pesat. Artikel ini mengulas urgensi kerangka fiskal baru, yaitu Pajak Produktivitas AI, untuk memajaki waktu mesin dan memastikan pembagian surplus teknologi ya

Dia menerangkan bahwa Indonesia diproyeksikan akan mengalami peningkatan timbulan sampah domestik mencapai lebih dari 82 juta ton per tahun.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menaruh harapan besar pada program hilirisasi kelapa yang ditargetkan terealisasi 2026 guna mendongkrak perekonomian petani.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong daerah mengembangkan Ekonomi Geopark secara proaktif, berfokus pada konservasi dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.