DPRD Situbondo Sepakati KUA-PPAS 2026, Fraksi Beri Catatan Penting

DPRD Situbondo resmi menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, meski diwarnai sejumlah catatan dari fraksi.

DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, telah mencapai kesepakatan penting terkait Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini dicapai dalam sebuah rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD setempat pada Kamis lalu, menandai langkah awal dalam penyusunan anggaran daerah untuk periode mendatang.

Sebelum penandatanganan resmi oleh Bupati dan pimpinan DPRD, seluruh enam fraksi yang ada menyampaikan pandangan umum mereka. Meskipun pada dasarnya semua fraksi menyetujui nota kesepakatan KUA-PPAS 2026, mereka juga memberikan beberapa catatan dan masukan secara tertulis kepada pihak eksekutif, menunjukkan dinamika pengawasan legislatif.

Proses ini menegaskan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam merencanakan pembangunan daerah. Kesepakatan KUA-PPAS Situbondo 2026 ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk alokasi anggaran yang efektif dan efisien demi kemajuan Kabupaten Situbondo.

Apresiasi Fraksi atas Capaian Pemerintah Daerah

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB secara khusus mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Ulfiyah. Mereka menyoroti peningkatan signifikan dalam berbagai indikator pembangunan yang patut dibanggakan.

Juru bicara Fraksi PKB, Yazid Hasyim, menyatakan, "Kami dari Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,95 persen dan kenaikan IPM yang mencapai 71,87 tertinggi kedua di wilayah Tapal Kuda." Capaian ini menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Situbondo.

Selain PKB, Fraksi PDIP, PPP, serta Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera juga menyatakan persetujuan mereka terhadap Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026. Mereka mendesak agar proses pengesahan dapat segera dilakukan, menunjukkan dukungan terhadap perencanaan anggaran yang telah disusun.

Sorotan dan Catatan Kritis Fraksi DPRD

Meskipun mayoritas fraksi menyetujui, beberapa fraksi juga menyampaikan catatan penting yang perlu diperhatikan oleh eksekutif. Fraksi Gerakan Indonesia Maju, misalnya, memiliki beberapa poin masukan meskipun pada akhirnya menyetujui KUA-PPAS 2026.

Juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Maju, Samsi, menyampaikan, "Kami ada beberapa catatan dalam pandangan umum Nota Kesepakatan KUA-PPAS, namun pada dasarnya kami menyetujui." Catatan ini biasanya mencakup aspek-aspek teknis atau prioritas program yang dianggap perlu penyesuaian.

Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti isu keterlambatan dalam penyerahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berdampak pada keterlambatan penyerahan KUA-PPAS. Juru bicara Fraksi Golkar, Rachmad, berharap agar keterlambatan RKPD tidak terulang kembali di masa mendatang, demi kelancaran proses perencanaan anggaran daerah.

Komitmen Bupati Situbondo Terhadap Rekomendasi Fraksi

Menanggapi seluruh pandangan dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia mengapresiasi kerja sama dan masukan konstruktif yang telah diberikan oleh anggota dewan dalam proses penyusunan KUA-PPAS 2026.

Bupati berjanji akan menindaklanjuti seluruh catatan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan secara tertulis. Komitmen ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan rekomendasi dari DPRD dapat terakomodasi dalam pelaksanaan anggaran.

Terkait sorotan Fraksi Golkar mengenai keterlambatan RKPD, Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan, "Kami pastikan tidak akan terjadi lagi keterlambatan penyerahan RKPD kepada DPRD." Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki proses perencanaan dan koordinasi dengan legislatif di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews