Dprd Situbondo

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah segera menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dengan fokus utama pada belanja modal.

DPRD Situbondo mendesak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencari solusi pengoperasian sumur bor Situbondo yang belum berfungsi optimal, menghambat aktivitas pertanian di tengah musim tanam.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo mendesak pemerintah daerah untuk segera mengangkat 87 Kepala Sekolah Definitif Situbondo guna memastikan kewenangan penuh dalam pengelolaan sekolah.

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah setempat segera mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk memastikan pembayaran gaji Nakes Ponkesdes Situbondo yang berstatus PPPK Paruh Waktu tetap berjalan.

DPRD Situbondo resmi menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, meski diwarnai sejumlah catatan dari fraksi.