Resmi, DPR Setujui Perubahan PKPU Syarat Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK

Ketua KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan, dua putusan MK itu akan disesuaikan pihaknya di Peraturan KPU (PKPU).

Rapat Baleg itu disinyalir untuk menyiasati Putusan MK tersebut. Ada beberapa poin-poin Putusan MK yang coba disiasati DPR.

PKPU tersebut ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Senin, 1 Juli 2024.

KPU terlebih dulu harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR

Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

Jika KPU tetap berpegangan pada PKPU awal, justru dianggap menciderai hak warganegara dan demokrasi.

MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXV/2023, di mana batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun dan pernah jabat kepala daerah

Hasyim menyebut, revisi PKPU baru bisa terlaksana jika masa reses anggota dewan telah selesai.

Sahabat Ganjar menghormati putusan MK tersebut dan mengakui bahwa putusan tersebut bersifat binding (mengikat) dan final.

Revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 itu guna menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi menilai kepala daerah sudah teruji berpengalaman sehingga dianggap layak maju sebagai capres dan cawapres.

Mahfud MD menyebut keputusan MK terkait batas usia Capres Cawapres bersifat mengikat.

Kini, KPU RI wajib menyerahkan salinan ijazah sarjana Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024.

KPU RI menegaskan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menjadi landasan penting bagi DPR dalam merevisi sistem pemilu, menunjukkan data partisipasi yang tak dimiliki pihak lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024, mengungkap empat provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi. Apa saja daerah yang paling aktif menyalurkan hak suaranya?

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada DKPP, menyoroti kinerja dan etika yang bermasalah.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pihaknya mengikuti keputusan dari KPU RI bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah Prabowo Subianto dan Gibran

Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.

Anggota DPR menyoroti kesenjangan konektivitas pariwisata dan mendesak InJourney untuk memberikan dukungan strategis dalam pengelolaan ekosistem pariwisata nasional, demi mewujudkan Indonesia sebagai hub global.

Anggota DPR RI menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan Anggaran Riset Nasional menjadi Rp12 triliun, menandai komitmen kuat terhadap pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan ini diharapkan memperkuat ekosistem ri

Anggota DPR RI mengingatkan agar penambahan personel TNI-Polri Haji untuk pengamanan tidak menggerus kuota petugas haji reguler. Kebijakan ini penting demi layanan maksimal jemaah.

Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan Hakim Ad Hoc yang tunjangannya stagnan selama 13 tahun, memicu ketimpangan dan keresahan di kalangan mereka.

Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief, mendorong BSD City menjadi percontohan nasional dalam pengembangan kawasan industri yang komprehensif, ramah lingkungan, serta mampu memberdayakan tenaga kerja lokal dan UMKM.

Anggota DPR RI mendesak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) untuk memperbaiki sistem perlindungan anak dari child grooming menyusul kasus viral Aurelie Moeremans, menyoroti urgensi kehadiran negara dalam melindungi anak dan perempuan.