Putusan Mk

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand menolak keras wacana pengembalian mekanisme Pilkada lewat DPRD, menegaskan pilihan langsung adalah kedaulatan rakyat dan investasi demokrasi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan komitmen kuat dengan menyalurkan **bantuan korban terorisme BNPT** berupa rehabilitasi dan psikososial kepada 163 individu sepanjang tahun 2025, menegaskan kehadiran negara bagi para penyintas.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan Peraturan Polri Nomor 10/2025 tidak langgar putusan MK, menepis anggapan pembangkangan Kapolri terhadap Presiden dan meminta publik kritis berbasis fakta.

Guru Besar UNS Prof. Agus Riwanto menekankan **polisi jabat sipil** harus mundur dari Polri, sesuai Putusan MK, meski Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengatur penugasan di luar institusi.

Guru Besar UII Prof. Mahfud MD menyoroti Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, yang dinilai bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Mengapa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ini memicu kontroversi?

Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada pasca Putusan MK 135/2024 membuka peluang besar pengawasan lebih fokus, namun juga menyisakan tantangan regulasi. Simak dampaknya!

Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tanggal 13 November 2025.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membantah isu adanya polisi aktif di BGN, menegaskan kepatuhan terhadap putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Polri membentuk tim pokja untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menghindari multitafsir atas aturan Polri Jabatan Sipil.

Bawaslu Babel Evaluasi Pilkada Ulang 2025 untuk penguatan kelembagaan, mencari masukan pasca Putusan MK, dan menyiapkan pengawas tangguh. Bagaimana dampaknya pada demokrasi?

Ketua MRP Nerlince Wamuar menyerukan masyarakat untuk menjaga Keamanan Papua pasca putusan MK terkait Pilgub. Jangan mudah terpengaruh isu provokatif, demi stabilitas wilayah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan kesiapannya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan, termasuk posisinya di BTN. Bagaimana kelanjutannya?

Dispendukcapil Ponorogo mencatat lonjakan permohonan perubahan kolom agama pada KTP menjadi "Penghayat Kepercayaan". Apa yang mendasari peningkatan ini dan bagaimana prosesnya?

Kesatuan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) mendesak pemerintah meninjau izin pemagaran laut Cilincing oleh PT KCN, khawatirkan dampaknya pada nelayan, pemuda, dan ekosistem.

Bupati Sleman kembali mengukuhkan dua lurah setelah masa jabatan lurah diperpanjang berdasarkan Putusan MK. Simak detail pengukuhan dan implikasi perubahan ini!

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, putusan MK soal pemilu dipisah antara nasional dan daerah memicu persoalan baru.

Menurutnya, langkah MK tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menilai MK melakukan permainan norma dalam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah pada 2029 mendatang menuai polemik. Masyarakat terbelah dalam merespons putusan MK itu.