DPRD Jabar Desak Langkah Strategis Selamatkan Aset BIJB Kertajati

Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi segera mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi penurunan nilai aset BIJB Kertajati yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera mengambil langkah tepat dengan kebijakan strategis terkait Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Desakan ini bertujuan mengantisipasi nilai aset bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut agar tidak terus merosot.

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, dalam keterangannya di Bandung pada Jumat, 23 Januari 2026, mengungkapkan bahwa langkah radikal sangat diperlukan. Hal ini untuk menghentikan "pendarahan" fiskal pada operasional BIJB Kertajati yang hingga kini dinilai gagal beroperasi secara optimal.

Jajang menjelaskan bahwa BIJB Kertajati masih menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Bandara ini terus membutuhkan dana talangan untuk biaya operasional setiap tahunnya, sehingga memerlukan solusi konkret dari berbagai pihak terkait.

Beban Fiskal dan Potensi Penurunan Aset BIJB Kertajati

BIJB Kertajati, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, belum dapat beroperasi secara optimal sejak didirikan. Kondisi ini menyebabkan bandara tersebut secara konsisten memerlukan dukungan dana operasional dari APBD provinsi setiap tahunnya. Jika tidak ada langkah kebijakan yang tepat dan segera diambil, nilai aset BIJB berpotensi mengalami penurunan yang signifikan.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan legislatif terkait keberlanjutan finansial. Beban operasional yang terus-menerus tanpa diimbangi pendapatan optimal menciptakan tekanan pada anggaran daerah. Oleh karena itu, DPRD Jabar menekankan pentingnya intervensi cepat untuk mencegah kerugian finansial yang lebih besar di masa mendatang.

Penurunan nilai aset tidak hanya berdampak pada neraca keuangan BUMD, tetapi juga pada potensi ekonomi regional. Optimalisasi BIJB Kertajati sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tanpa langkah strategis, bandara ini akan terus menjadi liabilitas daripada aset produktif.

Opsi Solusi Penyelamatan Aset BIJB Kertajati

Sebagai jalan keluar dari permasalahan ini, pihak legislatif telah mengusulkan sejumlah opsi yang dapat disampaikan Pemprov Jawa Barat kepada Pemerintah Pusat. Salah satu opsi yang diajukan adalah skema tukar guling aset (ruislag) antara BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara Bandung. Opsi ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi kedua bandara.

Selain itu, opsi lain yang kini tengah dikaji secara serius adalah pengalihan fungsi BIJB Kertajati menjadi markas militer. Alternatif lainnya adalah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan bisnis bandara kepada Pemerintah Pusat melalui PT Angkasa Pura. Kedua opsi ini diharapkan dapat mengurangi beban operasional dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur bandara.

Jajang Rohana berharap ada langkah konkret dari Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia menekankan pentingnya duduk bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuannya agar BIJB dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan komersial maupun pelayanan publik.

Tantangan Akses Penerbangan dan Koordinasi Lintas Sektoral

Persoalan BIJB Kertajati menjadi semakin pelik mengingat masyarakat Bandung Raya masih sangat membutuhkan akses penerbangan komersial yang dekat dan efisien. Sementara itu, operasional di Bandara Husein Sastranegara saat ini sangat terbatas, tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan penerbangan komersial di wilayah tersebut.

Jajang menilai koordinasi lintas sektoral sangat krusial dalam mencari solusi. Hal ini karena kewenangan penuh atas pengaturan jalur penerbangan berada di tangan Pemerintah Pusat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, upaya optimalisasi BIJB Kertajati akan sulit tercapai secara maksimal.

Keterbatasan akses penerbangan berdampak pada mobilitas masyarakat dan potensi pariwisata serta ekonomi daerah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah BIJB Kertajati tidak hanya tentang aset, tetapi juga tentang pelayanan publik dan pengembangan konektivitas wilayah. Diperlukan sinergi semua pihak untuk mengatasi tantangan ini.

Evaluasi Kinerja BUMD Jabar untuk Tata Kelola Berkelanjutan

Selain fokus pada penyelamatan BIJB Kertajati, Komisi III DPRD Jawa Barat juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD di Jawa Barat. Evaluasi ini merupakan bagian integral dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah investasi daerah memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Komitmen ini bertujuan untuk mencegah BUMD menjadi beban keuangan daerah yang berkepanjangan. Dengan evaluasi yang ketat dan transparan, diharapkan BUMD dapat beroperasi lebih efektif dan efisien. Ini akan berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.

Penguatan tata kelola BUMD mencakup aspek manajemen, operasional, dan keuangan. Langkah ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan memastikan akuntabilitas. Dengan demikian, BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan bukan sebaliknya.

Sumber: AntaraNews