Fiskal Daerah

DPRD dan Pemkab Banyuwangi telah merumuskan sembilan Prioritas APBD Banyuwangi 2026. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan menekan angka kemiskinan di tengah tantangan fiskal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan revisi signifikan terhadap Rancangan APBD 2026 menyusul penurunan drastis pendapatan transfer dari pemerintah pusat, memicu penyesuaian total penerimaan daerah.

Bapenda Kaltim berupaya keras mengoptimalkan pendapatan daerah dari laba IUPK dan sektor non-tambang. Ini dilakukan untuk menambal proyeksi pemangkasan transfer pusat yang signifikan pada 2026.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat segera mengaktifkan **dana darurat bencana Sumatera** di tengah keterbatasan fiskal daerah, guna mengoptimalkan penanganan bencana alam yang melanda wilayah tersebut.

APBD NTB 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp849 miliar, berpotensi membatasi pembangunan infrastruktur dan mengancam ruang fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek meminta pelonggaran Debt Service Coverage Ratio (DSCR) kepada Kementerian Keuangan demi menjaga ruang fiskal daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hingga awal November, Realisasi APBD Banten mencapai 78,9 persen dari target Rp10,50 triliun, sementara belanja daerah 69,03 persen. Pemprov Banten optimistis.

Tahun 2026 menjadi ujian berat bagi daerah dengan penurunan transfer pusat. NTB berinovasi mendorong Kemandirian Fiskal Daerah, mengubah tantangan menjadi momentum berbenah.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin harap DPRD Sulsel jadi jembatan komunikasi dengan Pemprov, mendesak penyelesaian DBH dan BPJS yang belum terbayar, demi fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah tidak sendiri dalam menghadapi kebijakan Pengalihan TKD. Pusat siap membantu daerah yang kesulitan, mendorong efisiensi keuangan.

Provinsi Sulawesi Barat berhasil mengamankan dukungan anggaran APBN sebesar Rp1,04 triliun untuk 2026. Angka fantastis ini akan mendanai berbagai program prioritas.

Anggota DPRD Jambi mengapresiasi rencana Menkeu membahas dana kurang salur triliunan rupiah yang tertahan di pusat

Pemerintah dan DPR sepakat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Keputusan ini diharapkan mampu menstabilkan pelayanan publik dan mengatasi tantangan fiskal daerah.

Mendagri Tito Karnavian menyoroti urgensi Keseimbangan APBD Swasta dalam pembangunan daerah, membagi kapasitas fiskal dan peran vital sektor privat. Bagaimana strategi Pemda?

Pemerintah Kota Cirebon memastikan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 akan menjadi pedoman utama penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Apa dampaknya bagi pembangu

Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pentingnya Kebijakan Pro Rakyat Golkar di daerah. Bagaimana strategi inovatif kader Golkar untuk kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat?

Anggota DPR RI memastikan Pembangunan Daerah tak terganggu meski TKD dipotong Rp269 triliun. Pemerintah pusat siapkan dana Rp1.376,9 T lewat program prioritas. Simak detailnya!

DPRD dan Pemprov Kepri resmi mengesahkan APBD Perubahan Kepri 2025 senilai Rp3,933 triliun. Penasaran bagaimana kenaikan Pendapatan Asli Daerah mampu menutupi penurunan transfer pusat?