Fiskal Daerah

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar memaparkan kinerja pembangunan Kuningan yang positif dalam setahun terakhir, mengatasi tantangan fiskal dengan efisiensi anggaran.

Kepala BKD Provinsi Sulsel Erwin Sodding mengumumkan TPP ASN Sulsel tahun 2026 akan disesuaikan sebesar 20 persen, bukan hanya mendapat 20 persen TPP, demi menjaga kesehatan fiskal daerah dan memenuhi regulasi pusat.

Sekretaris Daerah Temanggung tegaskan Opsen PKB vital sebagai penguatan fiskal daerah, mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pahami manfaatnya!

Pemerintah Kota Sorong segera membentuk tim khusus lintas OPD untuk mendata potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini strategis guna optimalisasi PAD Kota Sorong, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mendukung pembangunan.

Sekretaris Daerah Temanggung menegaskan pentingnya Opsen PKB sebagai penguatan fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, mengajak masyarakat memahami manfaatnya.

Komisi II DPR RI serius mengawal kebijakan peningkatan modal minimum bank daerah. Langkah ini penting untuk mencegah tekanan fiskal daerah dan menjaga stabilitas Bank Pembangunan Daerah.

Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi merumuskan strategi penguatan fiskal daerah guna mengoptimalkan dana transfer pusat demi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

DPRD Blora mendesak Pemkab Blora untuk serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan signifikan dana transfer dari pusat pada tahun 2026.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan Penindakan ODOL di Jawa Barat akan terus berlanjut, menolak evaluasi Kementerian Dalam Negeri demi melindungi infrastruktur jalan yang dibangun dengan biaya fantastis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada Pendapatan Transfer Blora sebesar Rp362,29 miliar. Cari tahu faktor-faktor utama di balik pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat ini.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek meminta pelonggaran Debt Service Coverage Ratio (DSCR) kepada Kementerian Keuangan demi menjaga ruang fiskal daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hingga awal November, Realisasi APBD Banten mencapai 78,9 persen dari target Rp10,50 triliun, sementara belanja daerah 69,03 persen. Pemprov Banten optimistis.

Tahun 2026 menjadi ujian berat bagi daerah dengan penurunan transfer pusat. NTB berinovasi mendorong Kemandirian Fiskal Daerah, mengubah tantangan menjadi momentum berbenah.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin harap DPRD Sulsel jadi jembatan komunikasi dengan Pemprov, mendesak penyelesaian DBH dan BPJS yang belum terbayar, demi fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah tidak sendiri dalam menghadapi kebijakan Pengalihan TKD. Pusat siap membantu daerah yang kesulitan, mendorong efisiensi keuangan.

Realisasi TKD Kalsel menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp24,31 triliun hingga September 2025. Angka ini vital untuk stabilitas fiskal dan layanan publik. Simak detailnya!

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu mencatat Realisasi TKD Papua Barat per September 2025 mencapai Rp6,58 triliun. Namun, serapannya masih moderat. Apa dampaknya bagi daerah?

Guru Besar UGM Prof. Gabriel Lele mendesak evaluasi mendalam terhadap skema belanja prioritas daerah menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD), mengungkap inkonsistensi kebijakan pusat yang membebani daerah.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengajak seluruh kepala daerah berkolaborasi hadapi kebijakan pengurangan TKD Maluku Utara senilai Rp10 triliun mulai 2026, bagaimana strateginya?

Pemkot Serang melakukan penyisiran ulang program prioritas 2026 setelah menghadapi Pemotongan TKD Serang sebesar Rp195 miliar. Apa dampaknya bagi pembangunan Kota Serang?