Dana Transfer Daerah

Tahun 2026 menjadi ujian berat bagi daerah dengan penurunan transfer pusat. NTB berinovasi mendorong Kemandirian Fiskal Daerah, mengubah tantangan menjadi momentum berbenah.

Mendagri dan Menkeu perkuat sinergi kawal Transformasi Fiskal Daerah dengan alokasi Rp1.300 triliun, memastikan anggaran daerah lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyamakan pertemuan dengan Menkeu Purbaya soal Anggaran Daerah Jabar dengan 'pacaran'. Ada apa di balik penundaan dana transfer Rp2,45 triliun?

"Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya karena lagi kita dorong lebih cepat kan."

Gubernur Jambi Al Haris meminta bupati/wali kota menciptakan inovasi pembangunan daerah untuk mengatasi pemangkasan dana transfer, demi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun Pemangkasan TKD Babel mencapai Rp244 miliar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan layanan publik tak terganggu. Bagaimana strategi daerah menghadapi tantangan fiskal ini?

Anggota Komisi XI DPR RI menyoroti kebijakan pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat, menekankan pentingnya mencermati kebutuhan anggaran daerah yang beragam agar pembangunan tidak terhambat.

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai wajar keberatan kepala daerah atas Pemotongan TKD oleh Kemenkeu, mengungkap dampak ganda dan usulan perubahan sistem pemilihan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan upaya serius pemerintah daerah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) baru demi Kemandirian Fiskal Lampung di tengah pemangkasan dana transfer.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Pemprov DKI Jakarta kemungkinan besar tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026