Dana Transfer Daerah

Perwakilan Kemenkeu Banten melaporkan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp2,62 triliun hingga Januari 2026, melampaui rata-rata realisasi nasional dan menunjukkan pertumbuhan positif.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran TKD Papua Barat pada Januari 2026 telah mencapai Rp658,91 miliar, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya keras membuka kembali Akses Jalan Perkebunan yang tertutup pascabencana, terutama saat puncak panen kopi, namun terkendala pendanaan.

Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi merumuskan strategi penguatan fiskal daerah guna mengoptimalkan dana transfer pusat demi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Pemerintah Kabupaten Demak tidak akan menaikkan pajak daerah, sejalan dengan fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan, meski dihadapkan pada tantangan pengurangan dana transfer ke daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk tidak memberatkan masyarakat, khususnya ra

Pemerintah Pusat memastikan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) secara penuh bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana, tanpa efisiensi, demi percepatan pemulihan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di NTT mencapai Rp23,05 triliun hingga akhir 2025. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan kesej

Kementerian Keuangan mencatat Penyaluran TKD Bengkulu mencapai Rp686,22 miliar pada pertengahan Januari 2026, menjanjikan dorongan signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek meminta pelonggaran Debt Service Coverage Ratio (DSCR) kepada Kementerian Keuangan demi menjaga ruang fiskal daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyuarakan protes keras ke DPR RI terkait rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 yang mengancam pembangunan, menegaskan protes pemotongan TKD Kaltim ini bisa melumpuhkan ekonomi daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan upaya serius pemerintah daerah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) baru demi Kemandirian Fiskal Lampung di tengah pemangkasan dana transfer.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Pemprov DKI Jakarta kemungkinan besar tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026

Pramono tidak akan ikut langkah sejumlah kepala daerah yang memprotes terkait pemangkasan dana transfer tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumbar mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN menyusul proyeksi pemangkasan dana transfer ke daerah 2026. Mengapa usulan ini penting bagi daerah?

Akademisi ULM Dr. Taufik Arbain menyoroti pentingnya **kolaborasi lintas daerah** sebagai solusi efisiensi anggaran di tengah penurunan dana transfer. Bagaimana strategi ini dapat mengatasi tekanan fiskal?

Masih banyak kasus anggaran yang ditransfer Pemerintah Pusat tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Benarkah kebijakan ini akan dongkrak ekonomi?

Mendagri umumkan Kopdeskel Merah Putih jadi kompensasi pengurangan TKD. Program strategis ini siapkan Rp16 triliun, akankah berdampak nyata bagi ekonomi desa?

Dana transfer yang dialokasikan ke Kota Semarang pada tahun 2025 mancapai 1,3 triliun DAU dan 512,92 miliar DAK Fisik dan Non-Fisik.

Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.