Kejagung

Menjawab klaim itu, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Riono Budisantoso jelaskan maksud kehadiran prajurit TNI.

Kejaksaan Negeri Purwakarta secara tegas membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa yang beredar luas, menjelaskan bahwa kejadian sebenarnya adalah tindak lanjut aduan masyarakat.

Surat tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto.

Irfan membeberkan, tantangan yang dihadapi oleh para aparat tidak mudah dan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan.

Penyerahan itu diserahkan simbolis Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Gedung Pidsus Kejagung.

Tumpukan uang tersebut akan diserahakan pihak Kejagung kepada negara, dengan disaksikan Presiden Prabowo Subianto.

Kejaksaan Agung resmi berhentikan sementara Kajari HSU dan dua jaksa lainnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK, memicu pertanyaan tentang integritas penegakan hukum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya OTT tersebut.

Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, mengungkapkan proses hukum terhadap oknum tersebut telah diserahkan kepada lembaga asalnya.

KPK resmi limpahkan tersangka OTT Banten ke Kejaksaan Agung setelah penangkapan seorang jaksa dan pihak swasta, menandai kolaborasi pemberantasan korupsi yang kuat.

DPRD Kota Jambi segera membentuk Pansus Zona Merah Pertamina Jambi untuk menuntaskan polemik ribuan bidang tanah warga yang bersertifikat di kawasan PT Pertamina EP Jambi. Konflik ini sudah berlangsung sejak 1988.

Kejaksaan Agung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bogor berkolaborasi memperkuat pengawasan dana desa untuk menekan potensi penyimpangan anggaran.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa Suryo Utomo diperiksa sebagai Staf Ahli Menkeu untuk bidang kepatuhan pajak.

Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1064/2025 tanggal 25 November 2025.

Anang masih enggan merinci pihak mana saja yang terlibat dalam permufakatan jahat di kasus korupsi perpajakan ini.

Ada lima tersangka dicekal ke luar negeri terkait penyelidikan perkara tersebut.

Setelah melakukan koordinasi, kedua lembaga sepakat untuk menyerahkan penanganan perkara berdasarkan kesamaan konstruksi kasus yang ada.

Komisi III DPR RI telah resmi menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi.

Kejagung menyebut sudah ada sejumlah pihak menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi pajak tersebut.

Proses penyelidikan kasus korupsi minyak mentah Petral di Kejagung berbeda dibandingkan dengan cara penanganan yang dilakukan oleh KPK.