Sorot
{{caption}}
KPK Periksa Bos Maktour Fuad Hasan Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

{{caption}}
Pihak Google jadi Saksi Sidang, Nadiem Yakin Kebenaran Tidak Bisa Dibendung

{{caption}}
Kapolri Pastikan Dukung Swasembada Pangan, Fasilitasi 1,37 Juta Hektare Lahan Jagung

{{caption}}
Ini Strategi Basarnas Cari Korban Longsor Cisarua Bandung Barat

{{caption}}
Genangan Surut, 225 Rute Transjakarta Kembali Beroperasi Normal

{{caption}}
Pencarian Pendaki di Gunung Lawu Diperpanjang, Libatkan 300 Personel dan Anjing Pelacak

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Respons Mutasi 43 Kajari di Kejagung, Tegaskan Tak Pengaruhi Proses Hukum

Koordinasi antara KPK dan Kejagung tetap akan berjalan, khususnya dalam perkara yang menjerat oknum jaksa yang saat ini sedang ditangani lembaga antirasuah.

{{caption}}
Mutasi Kejaksaan Agung: 43 Kepala Kejaksaan Negeri Berganti Posisi

Kejaksaan Agung menggelar mutasi besar-besaran dengan mengganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan penegakan hukum.

{{caption}}
Jaksa Agung Mutasi Besar-besaran, 43 Kepala Kejari Diganti Ini Daftar Lengkapnya

Tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

{{caption}}
Jaksa Agung Rotasi Jabatan Kejaksaan, 17 Kajati Diganti

Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia.

{{caption}}
Daftar 6 Kepala Kejaksaan Tinggi Dimutasi

Enam kepala kejaksaan tinggi yang dimutasi seperti di wilayah Aceh, Bengkulu, Jogjakarta, Lampung, Jawa Timur dan di Kalimantan Barat.

{{caption}}
Daftar Pati Polri Dimutasi Kapolri, Ada Eks Ajudan SBY hingga Deputi Penindakan KPK jadi Kapolda Jabar

Mutasi ini tertuang dalam surat telegram rahasia bernomor: ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 April 2025.

{{caption}}
Kapolri Mutasi Besar-besaran Jelang Pergantian Tahun, 734 Personel Dapat Promosi Jabatan

Dalam Surat Telegram (STR) mutasi yang ditanda tangani Sigit pada Desember 2024 ada empat surat sekaligus yang dikeluarkannya.

{{caption}}
Jaksa Agung Mutasi Pejabat Besar-besaran, Ini Daftar Lengkapnya

Mutasi besar-besaran terjadi di Kejaksaan Agung. Kapuspenkum menjadi salah satu posisi yang pejabatnya berganti.

{{caption}}
Lelang MT Arman 114: Tiga Perusahaan Gugur, Kejari Batam Tunggu Arahan Kejagung

Tiga perusahaan dinyatakan gugur dalam penjelasan lelang (aanwijzing) kapal super tanker MT Arman 114 di Batam karena tidak memenuhi syarat, menambah tantangan dalam proses lelang MT Arman 114 yang akan datang.

{{caption}}
Pemkab Lombok Tengah Dukung Penuh Pembangunan RS Adhyaksa, Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberikan dukungan penuh terhadap rencana Pembangunan RS Adhyaksa di wilayahnya, diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

{{caption}}
Satgas PKH Kuasai Kembali Lahan Pertambangan PT AKT di Kalteng, Potensi Denda Triliunan Rupiah Menanti

Satgas PKH berhasil menguasai kembali 1.699 hektare lahan pertambangan PT AKT di Kalimantan Tengah setelah pencabutan izin dan temuan pelanggaran serius, dengan potensi denda mencapai triliunan rupiah.

{{caption}}
Wamenkum Tegaskan Kesiapan APH dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej tegaskan kesiapan APH dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, ditandai adaptasi cepat dan sosialisasi masif.

{{caption}}
Saksi Sebut Eks Stafsus Nadiem, Jurist Tan, sebagai 'The Real Menteri' dalam Kasus Korupsi Chromebook

Mantan Dirjen Kemendikbudristek mengungkapkan peran vital Jurist Tan, eks staf khusus Nadiem Makarim, yang disebut sebagai 'The Real Menteri' dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.

{{caption}}
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Minyak Mentah di Petral, Ini yang Disampaikan Sudirman Said ke Penyidik

Sudirman menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. Ini merupakan pemeriksaan keduanya dalam perkara tersebut.

{{caption}}
Kejagung Usul Tambanhan Anggaran Rp7,49 Triliun buat Dukung Operasional Tahun 2026

Anggaran itu dijelaskannya dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp8,58 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp11,42 triliun.

{{caption}}
Ini Tanggapan Kejagung Soal Bantahan Google dalam Kasus Chromebook Nadiem Makarim

Pihak Kejagung mengaku tidak mau terburu-buru dalam menanggapi bantahan Google dalam relasi bisnis dengan Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook.

{{caption}}
Kejagung Masih Dalami Kasus Tambang Konawe, Audit Kerugian Negara Jadi Kunci

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi menerangkan, perkara ini masih dalam tahap penyidikan umum.

{{caption}}
Kejaksaan Agung Buka Suara soal Isu Penggeledahan Kemenhut

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan, kedatangan mereka bukan penggeledahan, melainkan pencocokan data.

{{caption}}
Kemenhut Bungkam soal Penggeledahan Kejagung, Klaim Hanya Pencocokan Data

Kehadiran aparat penegak hukum tersebut disebut berkaitan dengan proses klarifikasi atas sejumlah dokumen dan kegiatan di lingkungan kementerian.

{{caption}}
Penjelasan Kejagung soal Kehadiran Prajurit TNI di Sidang Chromebook Seret Nadiem Makarim

Menjawab klaim itu, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Riono Budisantoso jelaskan maksud kehadiran prajurit TNI.

Trending Now