Kemenpan Rb

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengumumkan bahwa validasi berkas 546 honorer calon ASN (CASN) masih diproses BKN, menjadi tahapan krusial sebelum pengangkatan.

Saat ini, BKN masih fokus menyelesaikan masalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperkuat peran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kinerja birokrasi yang efektif. Akankah langkah ini berhasil mengatasi stagnasi implementasi SAKIP?

Tim KemenPAN-RB rampungkan evaluasi akhir ZI-WBK Disdukcapil Situbondo. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan integritas dan pelayanan publik bebas korupsi. Akankah predikat WBK berhasil diraih?

DPRD Gorontalo Utara terus memperjuangkan nasib 750 PPPK paruh waktu yang berstatus TMS, mendesak pemerintah daerah bertindak cepat ke KemenPAN-RB demi kejelasan status mereka.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun berupaya keras meraih predikat Zona Integritas, menjanjikan layanan publik yang bersih dan bebas korupsi. Bagaimana strategi mereka?

Pemkab Mimika mendapat kuota CPNS Mimika khusus 217 formasi di 2025 dengan 80% prioritas untuk putra-putri Amungme-Kamoro. Simak upaya Pemkab mengatasi kendala ujian CAT!

Pemerintah Kabupaten Tapin bergerak cepat melakukan pembenahan SAKIP pasca evaluasi KemenPAN-RB, bertekad meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik demi masyarakat.

Pemkot Palangka Raya meraih predikat baik dalam Evaluasi AKIP Palangka Raya 2024 dari KemenPAN-RB. Namun, di balik capaian positif ini, masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Pemerintah Kabupaten Garut mengajukan 6.616 tenaga honorer untuk menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan-RB. Bagaimana nasib ribuan honorer ini selanjutnya?

Pegawai yang terdampak PHK kemungkinan besar bukan pegawai honorer kementerian, melainkan pegawai outsourcing.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menunggu teknis terkait pengumuman kepastian gaji ASN tersebut.

Hal ini merujuk dari penghematan besar-besaran yang tengah dilakukan pemerintah Prabowo Subianto.

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, yang menjadi kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK 2024.

Saat ini Kementerian PAN-RB dan berbagai instansi pemerintahan masih fokus untuk menyelesaikan pengadaan CASN 2024.

Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan pihaknya sedang mempersiapkan skema keberangkatan ASN.

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Persetujuan ini diberikan setelah Kemenhub berhasil mengurangi jumlah aplikasi yang sebelumnya mencapai lebih dari 300 menjadi hanya 9 aplikasi.

Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.