Kementerian Hukum

Menteri Hukum Supratmana Andi Agtas menekankan pentingnya tata kelola royalti digital yang transparan dan adil bagi musisi serta kreator di Indonesia, menyoroti peran strategis platform digital dan kebutuhan penguatan LMKN.

Tradisi Waraka Gamrange, adat istiadat pra-pernikahan di Maluku Utara, kini resmi dilindungi negara sebagai ekspresi budaya tradisional. Simak pentingnya perlindungan ini untuk warisan bangsa dan pengembangan ekonomi kreatif.

Kementerian Hukum mengklaim **Posbankum** sukses meredam konflik masyarakat, termasuk sengketa rumah ibadah dan waris, menghadirkan keadilan hingga pelosok desa. Simak selengkapnya!

Kemenkum Kalsel dan Korem 101/Antasari bersinergi memperkuat hukum, memperluas akses keadilan, dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kalsel. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dalam memperkuat layanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal, demi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel bersinergi memperkuat kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH), demi memastikan layanan bantuan hukum gratis yang tepat sasaran dan akuntabel bagi masyarakat.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) memperkuat pemahaman ASN terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional guna memastikan implementasi optimal di daerah. Simak selengkapnya!

Kementerian Hukum Kepulauan Babel dan Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat harmonisasi aturan daerah Pangkalpinang untuk pembangunan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk perlindungan kekayaan intelektual.

Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lebak diyakini menjadi penggerak ekonomi UMKM lokal, mengatasi tantangan pemasaran dan mendorong pertumbuhan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengumumkan keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum di 75 kelurahan, mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian kasus ringan secara mediasi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kekayaan intelektual (KI) yang meningkat mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem pelindungan KI nasional.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur menjadi langkah nyata mewujudkan keadilan hingga masyarakat bawah.

Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong memulangkan Ali Tokman, terpidana narkotika seumur hidup asal Belanda, setelah 11 tahun. Ini bagian dari kesepakatan Pemulangan Napi Belanda antara RI-Belanda yang menarik perhatian publik.

Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global.

Menteri Hukum RI meresmikan 729 Pos Bantuan Hukum di Gorontalo, memastikan ketersediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Inisiatif ini memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

Dirjen AHU Widodo menyerukan peningkatan kesadaran publik terhadap Balai Harta Peninggalan (BHP) demi perlindungan hukum optimal, terutama bagi kelompok rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alur pembebasan Ira Puspadewi dan dua terdakwa lainnya setelah menerima SK rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Simak detail prosesnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan peran Penyidik TNI RUU KKS hanya menindak anggota militer dalam kejahatan siber. Apa implikasi kebijakan ini?

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo berharap PPP bisa mengakhiri dualisme tersebut.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyetujui kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025 hingga 2030.