Kerugian Negara

Tiga dosen UGM dijatuhi hukuman penjara dua hingga tiga tahun atas kasus korupsi pembelian biji kakao fiktif senilai Rp6,7 miliar. Simak detail putusan dan kronologi kasus Korupsi Dosen UGM yang merugikan negara.

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo.

Menteri PU Dody Hanggodo membeberkan kronologi pengunduran diri dua Dirjen di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, terkait temuan BPK mengenai kerugian negara. Simak selengkapnya!

Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro resmi menahan IKM, tersangka dugaan korupsi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Siau Timur. Kasus **korupsi RKB SMAN 1 Siau Timur** ini merugikan negara ratusan juta rupiah dan menjadi bukti komitmen Kejari dalam me

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kerugian negara dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, menandai babak baru dalam penyelidikan yang dinanti publik.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen mendakwa seorang bendahara DPMG-PKB atas dugaan korupsi dana BOKB senilai Rp1,1 miliar, memicu sorotan terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Bea Cukai Maluku bersama Kanwil Bea Cukai Banten dan Jayapura berhasil menggagalkan peredaran lebih dari sejuta batang rokok ilegal lintas wilayah, mencegah potensi kerugian negara yang signifikan.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan kerugian perekonomian Rp171,99 triliun dalam kasus korupsi tata kelola minyak bersifat asumtif, hanya mengakui kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK.

Kasus Korupsi Proyek Perumahan Fiktif memasuki babak baru, dua terdakwa Herry Nurdy Nasution dan Didik Mardiyanto dituntut pidana penjara serta wajib membayar uang pengganti miliaran rupiah. Simak detail tuntutan jaksa KPK.

Kejari Jayapura tengah memfokuskan upaya untuk menuntaskan tunggakan kasus korupsi 2025, memastikan kepastian hukum dan penanganan perkara yang lebih maksimal.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan Daryanto, Vice President O&M Planning and Control V di PT PLN Indonesia Power, sebagai tersangka kasus korupsi PLTA Musi yang merugikan negara hingga belasan miliar rupiah.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serius usut dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar, kini meminta BPKP menghitung kerugian negara. Simak selengkapnya.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menyita uang tunai Rp1,25 miliar dalam penanganan kasus dugaan **korupsi bibit nanas** TA 2024, sebagai upaya penyelamatan kerugian negara. Simak detail lengkapnya!

Polda NTB berhasil mengungkap indikasi Korupsi Mebel SMK NTB senilai Rp2,8 miliar, melibatkan dua tersangka dan spesifikasi barang yang tak sesuai kontrak. Simak selengkapnya!

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, melalui penasihat hukumnya, mempersiapkan laporan ke Bawas MA dan KY untuk memantau perkara LNG Pertamina, menyusul dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara.

Tim Quick Response Kodaeral VIII berhasil mengamankan satu pumpboat yang diduga membawa barang selundupan berupa sianida dan minuman keras ilegal di perairan Manado, mengungkap potensi kerugian negara miliaran rupiah.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan optimismenya untuk bebas dari dugaan korupsi pengadaan Chromebook, dengan saksi bersaksi tanpa intervensi darinya.

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMA Kemendikbudristek mengakui menerima uang Rp701 juta terkait kasus dugaan korupsi Chromebook, membuka tabir baru dalam skandal yang merugikan negara triliunan rupiah.

Kementerian ESDM dan PPATK berkoordinasi membahas dugaan praktik tambang emas ilegal di Indonesia dengan perputaran dana fantastis mencapai Rp992 triliun, memicu pertanyaan besar tentang hak negara.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Anwar Ibrahim, Ketua BKAD PNPM Perdesaan Kecamatan Jeunieb, terkait kasus korupsi PNPM yang merugikan negara ratusan juta rupiah. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan.