Pemerintahan Daerah

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan tidak mempersoalkan latar belakang calon Sekdaprov NTB, melainkan fokus pada kompetensi dan pemahaman kondisi daerah untuk mewujudkan visi misi gubernur.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin memastikan Pelayanan Publik Banyuasin Optimal pasca libur Natal dan Tahun Baru 2026, menunjukkan tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tinggi dan komitmen pada pelayanan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri mengirimkan 1.132 personel, termasuk praja IPDN dan ASN, untuk mempercepat pemulihan Aceh Tamiang setelah dilanda banjir besar, fokus pada restorasi layanan publik.

Kolaborasi antara Kemendagri dan Lion Group hadirkan dukungan vital untuk percepatan Pemulihan Aceh Tamiang pascabencana banjir, melibatkan ratusan praja IPDN.

Menteri Dalam Negeri mengirim ratusan Praja IPDN Bantu Pemulihan Aceh Tamiang pascabencana, berfokus mengaktifkan kembali kantor pemerintahan demi percepatan pelayanan publik.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyerukan seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di awal tahun 2026, seiring penyesuaian SOTK dan sidak mendadak.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mengharmonisasi 1.039 rancangan produk hukum daerah sepanjang tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan selaras kebijakan nasional.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol memastikan Astacita Presiden Prabowo Subianto akan berjalan optimal di delapan kabupaten, berfokus pada pembangunan SDM, ekonomi, dan infrastruktur untuk kemajuan daerah.

Jumlah ASN Cianjur 2025 melonjak signifikan menjadi 22 ribu orang setelah pelantikan ribuan PPPK Paruh Waktu, namun Pemkab Cianjur masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga di sektor vital.

Proses Seleksi Sekda NTB memasuki babak krusial dengan 10 ASN dinyatakan lolos administrasi dan akan mengikuti asesmen kompetensi di BKN Pusat, mencari pemimpin birokrasi terbaik.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo resmi menunjuk Fathor Rakhman sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Situbondo untuk mengisi kekosongan jabatan, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal.

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengonfirmasi dokumen pembentukan Provinsi Kotawaringin Raya telah lengkap, tinggal menunggu pencabutan moratorium dari pemerintah pusat.

PPUU DPD RI mendalami isu krusial harmonisasi aturan daerah serta implementasi UU Pemda yang belum efektif, mengungkap tumpang tindih regulasi dan dampaknya.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta komitmen melunasi utang warisan sebesar Rp19,7 miliar kepada desa-desa pada bulan ini, menyelesaikan persoalan Pelunasan Utang Warisan Purwakarta yang berlarut-larut.

Kabupaten Purwakarta berhasil meraih piagam penghargaan Indeks Harmoni Indonesia 2025 dari Kemendagri. Apresiasi ini diberikan atas komitmen Purwakarta dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang selaras dan harmonis.

Kementerian Dalam Negeri memberikan predikat baik bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas kinerja Pengelolaan Pengaduan Purwakarta tahun 2024, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Badan Pengkajian MPR menggelar FGD membahas isu krusial seputar Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Diskusi menyoroti relevansi UUD 1945, dualisme desa, hingga ongkos politik Pilkada, serta urgensi kemauan politik.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi menunjuk Agus Sugiarto sebagai Plh Sekda Ponorogo setelah OTT KPK, memastikan roda pemerintahan dan pembahasan APBD 2026 tetap berjalan.

Pemkab Bulungan berhasil meraih Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 dari Kemendagri, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kerukunan dan stabilitas daerah di tengah keberagaman.

Ombudsman RI menegaskan pentingnya Pelayanan Publik sebagai cerminan kehadiran negara. Rakernas ORI 2025 fokus pada peningkatan integritas dan kualitas layanan masyarakat.