Pemerintahan Daerah
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
KPK Tangkis Alibi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngeles Tak Paham Hukum
KPK Panggil Suami dan Anak Fadia Arafiq Terkait Dugaan Aliran Dana Korupsi Proyek Pemkab Pekalongan
KPK Pulangkan Empat Pejabat Pemkab Usai OTT Bupati Pekalongan, Roda Pemerintahan Dipastikan Berjalan
Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Wakil Bupati Sukirman Ditunjuk Jadi Plt Bupati Pekalongan
Diduga Terseret Aliran Uang Haram, Suami dan Anak Bupati Fadia Arafiq Akan Dipanggil KPK
Berita Utama Lainnya


- aep syaepulohBupati Karawang Ajak Seluruh ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik di Awal Tahun 2026

- andi basmalKemenkum Sulsel Harmonisasi 1.039 Ranperda Sepanjang 2025, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berkualitas

- astacita presidenPemprov Papua Pegunungan Pastikan Astacita Presiden Prabowo Subianto Berjalan Optimal




- amithya ratnanggani sirraduhitaDPRD Desak Pemkot Malang Segera Isi Kekosongan Jabatan Strategis untuk Optimalkan Kinerja



Muchlis Karim resmi ditunjuk sebagai Plt Sekda Kota Jayapura, menggantikan Evert Merauje. Simak komitmennya dalam mengawal roda pemerintahan dan lelang jabatan definitif!

DPRD Bantul bersama Pemkab menargetkan pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda pada 2026. Penasaran apa saja inisiatif baru yang akan disahkan dan bagaimana prosesnya?

Setelah rapat paripurna panjang, DPRD Pati rekomendasikan perbaikan kinerja Bupati Sudewo, menolak usulan pemakzulan. Apa saja poin yang harus diperbaiki?

Wali Kota Makassar melantik Jaksa Ahli Madya Kejaksaan Agung, Asrul Alimina, sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar. Langkah ini memperkuat tata kelola pemerintahan dan penyelesaian masalah hukum di Makassar.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara serius perkuat ketertiban administrasi wilayah dengan mendorong penyelesaian batas desa. Simak bagaimana upaya Pemkab Barito Utara ini menciptakan kejelasan wilayah dan mencegah sengketa.

Kanwil Kemenkum Sulsel sukses mengharmonisasi 114 Rancangan Produk Hukum Daerah dari tiga kabupaten. Temukan bagaimana upaya ini memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Pemkot Jayapura serius menanggapi setiap Aspirasi Warga Jayapura. Melalui program 'Torang Tanya, Wali Kota Jawab', pemerintah memastikan solusi cepat dan tepat. Bagaimana mekanismenya?

Kemenkumham Babel melakukan harmonisasi tiga Raperbup Belitung, termasuk soal kemiskinan dan beasiswa. Proses ini penting agar hukum daerah selaras dan tidak tumpang tindih. Apa saja hasilnya?

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Pelatihan Kepemimpinan Kepala Daerah nasional untuk memperkuat kompetensi. Program ini krusial demi layanan publik berkualitas, bahkan belajar praktik terbaik hingga Singapura.

Badan Pengkajian MPR RI menilai pelaksanaan Otonomi Daerah belum optimal karena menghadapi tantangan serius, mulai dari tarik-menarik kewenangan hingga biaya politik pilkada yang tinggi. Apa saja persoalannya?



















