Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kota Samarinda tetap fokus pada penyelesaian proyek pengendalian banjir Samarinda 2026, meskipun dihadapkan pada penyesuaian anggaran daerah yang signifikan.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta resmi menerapkan sistem kerja fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Kamis, dimulai pada 15 Januari, dengan tujuan efisiensi anggaran dan menjaga kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kota Bogor berkomitmen mewujudkan belanja ATK transparan dan efisien lewat kontrak payung konsolidasi berbasis katalog elektronik, demi optimalisasi anggaran daerah.

Pemerintah desa di Blora dihadapkan pada tantangan besar dengan adanya pengurangan Dana Desa hingga 65% pada tahun 2026, mendorong efisiensi dan prioritas pembangunan yang lebih selektif.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Pemerintah Kabupaten Donggala merampingkan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik, sebuah kebijakan strategis yang tertuang dalam Perda terbaru.

BPK Kalteng menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini. Kebijakan ini diambil menyusul pemangkasan dana transfer pusat yang signifikan, menempatkan Pemkab Manokwari dalam dilema fiskal.

Menteri Pertanian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa 5 dari 7 Pembangunan Pabrik Pupuk Nasional akan rampung sebelum 2029, memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin serius menerapkan manajemen talenta untuk menciptakan birokrasi adaptif, menempatkan SDM tepat, dan meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Rancangan APBD NTB 2026 turun signifikan menjadi Rp5,4 triliun akibat pengalihan dana transfer pusat, mendorong Pemprov NTB untuk berinovasi dan efisiensi anggaran.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran dan percepatan pembangunan Sofifi, termasuk proyek vital Trans Kieraha, untuk meningkatkan konektivitas dan ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Singkawang menjadikan peningkatan investasi sebagai strategi utama untuk mendukung efisiensi anggaran dan memperkuat pembangunan daerah di tengah keterbatasan dana.

DPRD Jawa Barat mengungkapkan RAPBD Jabar 2026 akan memuat 350 kegiatan dengan total volume anggaran sekitar Rp29,1 triliun, namun menghadapi tantangan penurunan akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah.

BPKAD Biak Numfor melaporkan realisasi pendapatan daerah Biak Numfor hingga triwulan III 2025 mencapai Rp941,3 miliar. Akankah target Rp1,37 triliun tercapai 100%?

Pemerintah Kota Jayapura mulai mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja daerah. Simak detail penerapannya!

Pemkab Pasuruan menyiapkan strategi ambisius untuk memperkuat PAD Pasuruan hingga 2026. Dengan digitalisasi dan pengawasan ketat, akankah target ini tercapai?

Pemprov Sulut tidak pangkas gaji ASN meski efisiensi anggaran. Sekretaris Daerah Tahlis Gallang menjamin kesejahteraan 16 ribu pegawai tetap jadi prioritas. Bagaimana strategi Pemprov menjaga motivasi mereka?

Mendagri dan Menkeu perkuat sinergi kawal Transformasi Fiskal Daerah dengan alokasi Rp1.300 triliun, memastikan anggaran daerah lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.

Dinas Kominfo Bantul menanti arahan Pemkab terkait efisiensi program akibat pengurangan TKD Bantul sebesar Rp157 miliar pada 2026, menimbulkan pertanyaan besar soal prioritas.