Pendapatan Asli Daerah

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur mencatat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pora sebesar 93 persen pada tahun 2025, menunjukkan potensi besar dari pemanfaatan fasilitas olahraga dan optimisme kenaikan di tahun.

Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat serapan APBD Gorontalo 2025 yang memuaskan hingga 92,67 persen, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang sehat dan efisien.

Penugasan dr. Lalu Herman Mahaputera, mantan Dirut RSUP NTB, sebagai Kepala Bapenda NTB menuai sorotan. Pemprov NTB tegaskan keputusan ini didasarkan pada kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang relevan, bukan hanya latar belakang profesi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur fokus memperkuat Ketahanan Fiskal Kaltim menyusul penyusutan APBD 2026, mendorong kemandirian daerah dari ketergantungan Sumber Daya Alam.

BPK Kalteng menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengoptimalkan Portal Desa Polewali Mandar sebagai strategi digital untuk mempromosikan potensi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bagaimana langkah inovatif ini mendorong ekonomi desa?

Bupati Sidoarjo Subandi mendesak OPD untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, khususnya melalui digitalisasi pembayaran parkir, guna meningkatkan Optimalisasi PAD Sidoarjo secara signifikan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mencatat realisasi PBB-P2 Lamongan 2025 sebesar Rp58,15 miliar, melampaui target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Meskipun penjualan kendaraan bekas lesu, Penerimaan BBNKB Sumsel tahun 2025 sukses mencapai Rp671 miliar. Bagaimana strategi Bapenda Sumsel untuk mengoptimalkan pendapatan ini di tahun 2026?

Realisasi Pajak Daerah Kota Tangerang tahun 2025 melampaui target, dengan PBB-P2 dan BPHTB mencatat kenaikan signifikan berkat kesadaran warga dan inovasi digital.

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengajak seluruh pelaku usaha di Labuan Bajo untuk taat pajak. Langkah ini krusial demi peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jambi gencar mengimbau warganya untuk segera memanfaatkan program Pemutihan PKB Jambi yang akan berakhir 22 Desember, demi meringankan beban dan meningkatkan PAD.

Pemkab dan DPRD Jember sepakat prioritaskan penurunan angka kemiskinan dalam APBD Jember 2026 senilai Rp4,3 triliun. Komitmen ini menegaskan upaya bersama untuk kesejahteraan masyarakat Jember.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil mengumpulkan Rp2,1 miliar dari lelang akbar Barang Milik Daerah Kaltim, mengubah aset tak produktif menjadi sumber PAD signifikan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah Maluku untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Maluku agar melampaui 5 persen, melebihi rata-rata nasional, dengan strategi terukur.

APBD NTB 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp849 miliar, berpotensi membatasi pembangunan infrastruktur dan mengancam ruang fiskal daerah.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memberikan penghargaan kepada PT Timah Tbk atas kepatuhan pembayaran Pajak Air Permukaan, menegaskan peran krusial perusahaan dalam peningkatan PAD.

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah kota menerapkan digitalisasi aset guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan transparansi, dan menarik investor.

Pemerintah Provinsi Riau mengajukan nota keuangan RAPBD Riau 2026 senilai Rp8,25 triliun dalam rapat paripurna DPRD, fokus pada peningkatan PAD dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Pemerintah Kota Palembang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD Palembang) mencapai Rp4,6 triliun pada tahun 2026. Target ini berfokus pada peningkatan pelayanan dasar dan kualitas kehidupan masyarakat.