Sistem Peradilan

DPN Peradi menerima audiensi dari Pengadilan Tinggi Hunan, China, untuk bertukar pandangan mengenai praktik mediasi hukum. Kunjungan ini menunjukkan kepercayaan terhadap Peradi.

Dosen UI Febby Mutiara Nelson menjelaskan bagaimana dasar penahanan dalam KUHAP Baru memperkuat asas legalitas dan due process, menjadikannya lebih objektif dan akuntabel.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Reformasi Hukum Pidana melalui KUHP dan KUHAP baru harus diiringi perubahan budaya hukum demi keadilan. Apa saja pilar utamanya?

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera menuntaskan pengesahan RUU KUHAP, mengingat urgensi pembaruan hukum acara pidana yang krusial menjelang berlakunya KUHP baru.

Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Widodo menegaskan **Profesi Notaris** merupakan pilar penting pelayanan hukum di Indonesia, menjamin kepastian dan kepercayaan masyarakat. Simak peran krusial mereka dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah!

Kejaksaan Agung menyarankan agar implementasi hukuman kerja sosial KUHP baru lebih fleksibel, menyerahkan jenis pekerjaan kepada eksekutor di lapangan untuk efektivitas.

Pemerintah Kabupaten Situbondo menyambut baik implementasi Keadilan Restoratif yang diinisiasi Kejati Jatim, menyepakati bahwa penjara bukan satu-satunya solusi. Pembaca penasaran bagaimana sistem ini bekerja.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak revisi RUU KUHAP, khususnya pasal penangkapan dan penahanan, untuk mencegah pelanggaran HAM dan menutup celah hukum yang merugikan masyarakat.