Tata Ruang

Komisi I DPRD Jawa Barat mengevaluasi kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan baru, mencari titik temu antara keberlanjutan sektor properti dan upaya mitigasi bencana di wilayah Jabar.

Otorita IKN terus berupaya mewujudkan visi kota hijau, indah, dan rapi di Nusantara. Melalui penertiban bangunan IKN tanpa izin, komitmen ini ditegaskan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan larangan bangunan di atas saluran air yang menjadi pemicu banjir. Pelanggaran ini akan berujung pada pembongkaran paksa.

Pemerintah Kabupaten Gianyar secara aktif melakukan pendampingan perizinan usaha bagi pelaku bisnis, bertujuan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan regulasi tata ruang baru.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Bogor kini hadir di Vivo Mall, Sukaraja, mendekatkan pelayanan perizinan dan tata ruang demi kemudahan masyarakat.

Penyegelan Lapangan Padel Bali, Jungle Padel, di Desa Munggu, Badung, dilakukan DPRD Bali karena melanggar tata ruang dan berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kantor ATR/BPN Kabupaten Serang menekankan pentingnya pengurusan Izin PTP Investor sebagai syarat dasar persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, hindari risiko pelanggaran tata ruang.

Badan Bank Tanah memastikan pengembangan wilayah penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) akan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara, demi kepastian hukum dan perencanaan investasi.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menekankan pentingnya **tata ruang dan regulasi** yang adaptif untuk menghadapi bencana, serta peran krusial pemerintah kota dalam respons cepat.

DPRD Bali menutup restoran berbeton di Jatiluwih, Tabanan, demi penataan ruang. Ini menjaga status Warisan Budaya Dunia UNESCO dan mengatasi alih fungsi lahan yang mengancam identitas budaya Bali.

Menjawab keterbatasan lahan, Pemkot Makassar menyiapkan lahan pekuburan baru di Maros. Lokasi di Desa Benteng Gajah ini diharapkan jadi alternatif permanen bagi warga Makassar.

Menteri ATR Nusron Wahid membahas enam poin krusial terkait persoalan tanah dan ruang di Makassar, mulai dari sertifikasi hingga konflik agraria, demi investasi dan kepastian hukum.

Dishut Kalsel meningkatkan kapasitas Polhut dalam pemetaan kawasan hutan guna pelestarian alam. Sosialisasi ini mengungkap pentingnya dasar hukum dan penanganan isu RTH serta permukiman di hutan. Simak selengkapnya!

Pansus Tata Ruang Bali menghentikan sementara pembangunan lift kaca bernilai Rp 200 miliar.

Gubernur Bali Wayan Koster mengutus Pansus TRAP DPRD Bali untuk menyelidiki perizinan pembangunan Lift Kaca Pantai Kelingking yang kontroversial. Apakah ada pelanggaran?

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan penyelesaian lahan Kaltim harus berlandaskan kemanusiaan, bukan hanya hukum, di tengah 386 kasus pertanahan yang tercatat.

Menteri ATR/BPN apresiasi tiga kota di Kaltim yang tuntaskan Pendaftaran Tanah, bahkan Balikpapan lampaui target. Masih ada jutaan hektar lahan di Kaltim belum bersertifikat.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) mengeluarkan peringatan keras terkait larangan bangunan sempadan sungai di Labuan Bajo, menyusul temuan pelanggaran yang berpotensi bencana.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan BPJN berkolaborasi serius menanggulangi genangan air di Desa Belilik. Simak langkah konkret penataan drainase Belilik untuk solusi permanen yang dinanti warga.

Kota Madiun berhasil meraih juara pertama dalam ajang Penataan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi Jawa Timur 2025, membuktikan komitmennya dalam tata ruang. Simak inovasi yang mengantarkannya!