Warga Suriah diminta menyerahkan senjata dengan imbalan amnesti

Pemerintah Suriah meminta agar semua warga menyerahkan senjata dan sebagai imbalan akan mendapat amnesti.

Kementerian Dalam Negeri menetapkan masa penyerahan senjata itu selama seminggu, dimulai Sabtu 5 November.

Dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita SANA, disebutkan bahwa amnesti ini diberikan sehubungan dengan Idul Adha untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban umum.

Pernyataan itu juga menyebutkan istilah "orang yang tertipu dan membawa senjata" untuk merujuk pada mereka yang memiliki senjata.

Namun pengampunan hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak terlibat kriminalitas.

Tawaran amnesti ini merupakan yang kedua setelah akhir Mei Persiden Bashar al-Assad memberikan amnesti kepada para tahanan politik.

Sejak unjuk rasa antipemerintahan Presiden al-Assad marak pada bulan Maret, PBB memperkirakan korban yang tewas sudah mendapai sedikitnya 3.000 jiwa.

Kecaman Prancis

Dunia internasional mengecam tindakan aparat keamanan Suriah yang menggunakan kekerasan untuk membungkam aksi unjuk rasa namun pemerintah mengatakan bahwa mereka melawan kelompok bersenjata.

Pemberian amnesti diumumkan beberapa hari setelah pemerintah Damaskus menerima rencana damai dari Liga Arab untuk menghentikan pertumpahan darah di negara tersebut.

Usulan dari Liga Arab antara lain adalah menggelar dialog dengan pihak oposisi dalam waktu dua minggu dan penarikan mundur tentara dari kawasan unjuk rasa.

Namun laporan-laporan menyebutkan operasi masih berlangsung, Jumat 4 November, antara lain di kota Homs, dan para pegiat melaporkan sedikitnya dua orang tewas dalam operasi tersebut.

Sementara itu para petugas kesehatan di rumah sakit Homs mengatakan kepada BBC mereka menerima 100 jenazah dalam waktu dua hari belakangan.

Pemerintah Prancis sudah mengeluarkan pernyataan untuk mengecam pemerintah Suriah yang melanggar komitmennya terhadap rencana damai Liga Arab.

"Berlangsungnya represi hanya akan memperkuat keraguan komuitas internasional atas kejujuran rezim Suriah dalam mengimplementasikan rencana perdamaian Liga Arab," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Romain Nadal kepada para wartawan.