Jaksa Agung Rotasi Jabatan Kejaksaan, 17 Kajati Diganti

Koordinasi antara KPK dan Kejagung tetap akan berjalan, khususnya dalam perkara yang menjerat oknum jaksa yang saat ini sedang ditangani lembaga antirasuah.

Surat tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto.

Kejaksaan Agung menggelar mutasi besar-besaran dengan mengganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan penegakan hukum.

Tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

Jaksa Agung yakin, para Kajati yang baru dilantik berintegritas, kapabilitas, dan pengalaman untuk mengemban amanah dan memajukan institusi Kejaksaan.

Enam kepala kejaksaan tinggi yang dimutasi seperti di wilayah Aceh, Bengkulu, Jogjakarta, Lampung, Jawa Timur dan di Kalimantan Barat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap perwira menengah dan perwira tinggi di Korps Bhayangkara.

Rotasi jabatan ini tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 180 tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024

Mutasi besar-besaran terjadi di Kejaksaan Agung. Kapuspenkum menjadi salah satu posisi yang pejabatnya berganti.

Dari total 72 pegawai, sebanyak 20 orang telah diberhentikan secara tidak hormat.

Burhanuddin mengaku keterbatasan anggaran tersebut sangat mengkhawatirkan.

KPK Panggil Eddy Sumarman, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2025.

Gunungan uang pecahan Rp100.000 tersebut menghiasi latar belakang tempat berdirinya Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menyampaikan laporan.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Januari 2025.

Hasilnya, diduga kuat ada alih fungsi lahan di wilayah Sumatra yang menjadi pemicu terjadinya bencana yang begitu luar biasa.

Kejagung sebelumnya melakukan penggeledahan di sedikitnya 20 lokasi di wilayah Medan dan Riau.

MK mengubah redaksi Pasal 21 UU Tipikor melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, yang berkaitan dengan perintangan proses hukum atau obstruction of justice.

Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen, bukti elektronik, dan barang-barang lain yang diduga terkait praktik penyimpangan ekspor limbah.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sukses melelang aset terkait kasus BLBI Bank Harapan Sentosa (BHS) dari terpidana Eko Edi Putranto, menandai upaya pemulihan kerugian negara. Simak detail lelang aset BLBI ini.

Apabila ada kerugian dinikmati Alex Noerdin, nanti akan diserahkan ke Bidang Datun (JPN) untuk melayangkan gugatan keperdataan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut pidana mati terhadap enam terdakwa kasus penyelundupan sabu hampir dua ton di perairan Kepri. Para terdakwa terbukti mengetahui membawa narkoba, menegaskan komitmen negara dalam pemberantasan Tuntutan Pidana Mati Narkob