KPK Dalami Bansos Kebumen 2020, Fokus Distribusi dan Kontrak Lapangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi bansos beras. Kali ini, KPK dalami bansos Kebumen tahun 2020, memeriksa saksi terkait proses distribusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami proses distribusi bantuan sosial (bansos) yang terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pendalaman ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020-2021.

Langkah ini diambil KPK dengan memeriksa sejumlah saksi kunci yang terlibat langsung dalam penyaluran bansos di lapangan. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap lebih jauh mengenai mekanisme serta potensi penyimpangan yang terjadi selama proses distribusi berlangsung.

Fokus utama penyelidikan adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak. Kasus ini telah menarik perhatian publik luas karena melibatkan kerugian negara yang signifikan.

Penyelidikan Distribusi Bansos di Jawa Tengah

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pendalaman kasus ini dilakukan saat pemeriksaan terhadap tiga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kebumen. Mereka adalah Agus Faurizan, Muri Kunjono, dan Sunarto, yang diperiksa pada 26 November 2025 sebagai saksi.

“Saksi hadir semua, dan penyidik mendalami proses distribusi bansos di kabupaten/kota di Jawa Tengah,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis. Keterangan dari para pendamping PKH ini sangat penting untuk menggambarkan kondisi di lapangan.

Selain itu, penyidik juga mendalami kesesuaian antara kontrak terkait distribusi bansos dengan realisasi di lapangan. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati.

Pemeriksaan ini menjadi krusial untuk mengungkap potensi penyimpangan atau praktik korupsi dalam penyaluran bansos. Data dan informasi dari para saksi diharapkan dapat memperkuat bukti yang dimiliki KPK.

Rentetan Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos

Kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras ini pertama kali diumumkan oleh KPK pada 15 Maret 2023. Penyelidikan ini berfokus pada penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos.

Pada 23 Agustus 2023, KPK mengumumkan penetapan sejumlah tersangka dalam kasus ini yang diduga merugikan negara hingga Rp326 miliar. Para tersangka meliputi Direktur Utama PT Mitra Energi Persada Ivo Wongkaren (IW), anggota Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani (RR), dan Manajer Umum PT Trimalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto (RR).

Selain itu, ada juga Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics) Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW), Direktur Komersial BGR Logistics Budi Susanto (BS), serta Vice President Operasional BGR Logistics April Churniawan (AC). Mereka diduga terlibat dalam pengaturan proyek penyaluran bansos.

Pengembangan kasus terus berlanjut, dan pada 19 Agustus 2025, KPK mengumumkan pengembangan klaster penyaluran bansos beras oleh PT Dosni Roha Indonesia. Dalam klaster ini, empat orang dicegah bepergian ke luar negeri, termasuk Staf Ahli Menteri Sosial Edi Suharto (ES) dan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT).

KPK juga telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam klaster DNR Logistics, dengan kerugian negara mencapai Rp200 miliar. Rudy Tanoe dan Edi Suharto kemudian diungkap sebagai tersangka pada September dan Oktober 2025.

Sumber: AntaraNews