WNI Jadi Korban Online Scam di Kamboja, Puan Minta Pemerintah Perkuat Pengawasan & Deteksi Dini Pekerja Migran

Puan menilai lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran menunjukkan perlunya langkah menyeluruh.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus 110 WNI korban penipuan daring (online scam) di Kamboja. Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi besar terhadap sistem perlindungan pekerja migran agar kasus serupa tak terulang.

"Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa sempitnya kesempatan kerja aman di dalam negeri sering kali memaksa warga mengambil risiko tinggi bekerja ke luar negeri," kata Puan, Kamis (30/10/2025).

Puan menilai lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran menunjukkan perlunya langkah menyeluruh, mulai dari pra-keberangkatan hingga pengawasan di lapangan. Ia menekankan pentingnya memastikan calon pekerja mendapat informasi yang benar, pelatihan layak, dan penempatan resmi.

"Pemerintah, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait, perlu memperkuat koordinasi agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa izin penempatan resmi," ujarnya.

Puan juga mendorong penerapan early warning system bagi pekerja migran, melalui kerja sama lintas lembaga seperti Ditjen Imigrasi, aparat bandara, dan maskapai penerbangan. "Lonjakan penerbangan ke negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos harus jadi perhatian. Pemerintah perlu membangun mekanisme deteksi dini di titik keberangkatan," tegasnya.

Seperti diberitakan, sebanyak 110 WNI korban penipuan daring (online scam) di Kamboja dilaporkan kabur dari perusahaan tempat mereka bekerja di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, hingga memicu kerusuhan.

Menurut Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), seluruh korban kini berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk pendataan dan pemeriksaan otoritas setempat.

KBRI Phnom Penh menjelaskan, kerusuhan terjadi karena 97 WNI berusaha melarikan diri dari perusahaan penipuan tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha, menyebut 86 WNI ditahan polisi Kamboja, 11 orang dirawat di RS karena luka-luka. Empat WNI lainnya diproses hukum karena diduga terlibat kekerasan dalam insiden itu.

Puan pun mendukung langkah evakuasi KBRI Phnom Penh dan P2MI terhadap para korban, namun mengingatkan agar pemerintah juga memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial mereka. "Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: pelatihan kerja, akses modal, dan penempatan domestik yang menjamin kesejahteraan," tutur Puan.

Lebih jauh, Puan mendorong pemerintah memperluas skema public-private partnership dalam investasi tenaga kerja, memperkuat pelatihan vokasi, dan mempercepat pembangunan kawasan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Puan juga menilai akar masalah migrasi non-prosedural ini harus diatasi dengan penciptaan lapangan kerja produktif di dalam negeri, terutama di sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.

"Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi," ujar cucu Bung Karno itu.

"Karena itu, kebijakan tenaga kerja harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional," lanjutnya.

Ia memastikan DPR akan memperketat pengawasan terhadap penegakan hukum perekrut ilegal serta memperkuat diplomasi perlindungan bagi WNI di luar negeri. "Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat," tegas Puan.

"Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang aman, bermartabat, dan memberi harapan. Tugas negara adalah menciptakan ekosistem kerja yang melindungi, bukan mengeksploitasi," pungkasnya.