Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Gerindra: Kita Harus Berani Ubah Sistem

Megawati menegaskan penyelenggaraan Pilkada secara langsung adalah pencapaian signifikan dan hasil dari perjuangan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Demokrat sebelumnya menolak Pilkada melalui DPRD, dan tetap ingin sistem Pilkada langsung atau dipilih masyarakat.

Kholid menyatakan, pihaknya ingin lebih dahulu mendengarkan banyak masukan ahli.

Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

LSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD

PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.

PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan wacana pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

Azis menilai demokrasi tidak semata soal menang dan kalah, melainkan kemampuan menjaga agenda bersama setelah kontestasi politik berakhir.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji mengungkapkan, pertemuan tersebut merupakan silahturahmi akhir tahun.

Sekjen PKB beberkan hasil Pertemuan Ketua Partai dari empat kekuatan politik yang fokus pada kebaikan bangsa serta pembangunan nasional, menepis isu RUU Pemilu.

Endipat menyindir aksi Ferry Orwandi yang membawa hasil donasi untuk korban banjir Aceh sebesar Rp10 miliar. Endipat menyebut Ferry sebagai orang si paling.

Endipat Wijaya menyindir aksi Ferry Irwandi yang menyalurkan donasi Rp10 miliar untuk korban banjir Aceh. Ia menyebut Ferry seolah-olah paling bekerja di Aceh.

Hal itu menyusul keputusan Mirwan yang melaksanakan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayahnya.

Pilkada langsung selama ini merupakan hak konstitusional warga Jakarta yang tidak bisa diubah secara tergesa-gesa.

Berbagai peristiwa penting mewarnai dinamika politik nasional kemarin, mulai dari hasil Rakernas PDIP, polemik wacana Pilkada, hingga apresiasi terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah terdampak bencana.

Jamaluddin menegaskan, bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas sikapnya terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih menolak Pilkada dipilih oleh DPRD.

PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2026 di Ancol, Jakarta, untuk membahas berbagai isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk kebebasan berbicara dan sistem Pilkada.

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.