Dinas Sosial

Pemerintah Kabupaten Solok mempercepat pengentasan kemiskinan dengan program labelisasi 14.518 rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan transparan.

Pemerintah Kota Solok bergerak cepat menyalurkan Bantuan Pemkot Solok Angin Puting Beliung kepada warga di Taratak, Tanah Garam, setelah rumah mereka rusak parah akibat cuaca ekstrem yang melanda.

Pemkab Sigi merampungkan Verifikasi DTSEN Sigi demi akurasi data penerima bantuan sosial dan iuran BPJS Kesehatan. Ini penting untuk hindari kerugian daerah dan pastikan bantuan tepat sasaran.

Kabupaten Tapin gencar lakukan Pencegahan Stunting Tapin dengan membagikan ribuan butir telur kepada anak terindikasi stunting, disertai edukasi gizi untuk keluarga demi masa depan generasi.

Pemerintah Kota Cirebon fokus pada pemeliharaan jalan untuk menjaga kondisi infrastruktur yang sudah baik, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Simak strategi Pemkot Cirebon dalam mengelola Pemeliharaan Jalan Cirebon.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi menambah 5% armada bus untuk Mudik Lebaran 2026, siagakan pelayanan demi kelancaran perjalanan penumpang yang diprediksi melonjak signifikan.

Fenomena PMKS musiman di Mataram jelang Lebaran menjadi cerminan kondisi sosial-ekonomi yang kompleks. Artikel ini mengupas dilema belas kasihan dan urgensi solusi struktural untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah Kota Mataram meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas gelandangan pengemis menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan warga.

Kisah pilu bocah pemulung viral di media sosial berakhir bahagia setelah Polres Metro Jakarta Timur bergerak cepat memulangkan F (4) ke pangkuan ibunya di Sumedang, Jawa Barat.

Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat strategi penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di 22 provinsi melalui workshop. Langkah ini menjadi upaya serius pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan pelayanan.

BPJS Kesehatan bersama Dinas Sosial Kabupaten Katingan menawarkan solusi reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi warga yang dinonaktifkan, memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin.

Pemkab Gorontalo mematangkan peluncuran 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengampu UMKM, bertujuan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pendampingan terintegrasi dan spesifik.

Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 26.500 warga kurang mampu pada tahun 2026, demi mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 98 persen dan memastikan akses kesehatan merata.

Sebanyak 31.733 KPM di Kota Sorong terdata menerima PKH dan BPNT Sorong serta BLTS Kesra sepanjang 2025, namun penyaluran masih hadapi kendala.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bergerak cepat menyalurkan bantuan korban kebakaran Gunung Mas kepada tiga keluarga terdampak di Kecamatan Kurun, meringankan beban pascamusibah.

BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi sosialisasikan mekanisme reaktivasi PBI-JK kepada wali nagari di Agam, memastikan ribuan warga kembali mendapatkan jaminan kesehatan yang vital.

Pemerintah Kota Banjarmasin kembali mengusulkan 1.941 warga untuk menerima BPJS Kesehatan gratis, menegaskan komitmen menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Bupati Mohammad Haris turun langsung memimpin penanganan darurat Banjir Probolinggo yang melanda lima kecamatan, menegaskan komitmen Pemkab dalam evaluasi menyeluruh dan upaya pemulihan.

Pemerintah Kota Bengkulu terus menggalakkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan gepeng, mengingatkan masyarakat tentang sanksi bagi pemberi maupun pelaku untuk menjaga ketertiban umum.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serius dalam Optimalisasi Relawan Bencana Sumsel untuk mitigasi dan penanggulangan bencana, terutama jelang musim pancaroba 2026. Simak langkah konkretnya untuk melindungi masyarakat!