Ketenagakerjaan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sepakat membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara mendalam sebelum diajukan ke pemerintah, demi regulasi yang adil dan implementatif.

Anggota DPR mengusulkan pembiayaan iuran jaminan pekerja miskin melalui hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret untuk perlindungan tanpa membebani APBN.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tegaskan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi Magang Nasional. Simak bagaimana program ini tetap berjalan dan bahkan diusulkan untuk peningkatan kuota hingga 150 ribu peserta!

Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat menggelar mini bursa kerja, menyediakan 70 lowongan pekerjaan dari lima perusahaan untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menindak tegas perusahaan perkebunan di Panton Reue yang telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ratusan buruh, mewajibkan pembayaran denda keterlambatan THR Aceh Barat sebesar 5 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dorong BUMN dan APBN siapkan PMI bersaing global melalui program SMK Go Global, targetkan talenta Indonesia mendunia.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menindaklanjuti 13 pengaduan terkait pembayaran THR Pekerja yang belum diterima. Perusahaan yang telat bayar wajib melunasi atau hadapi sanksi.

PT Shanghai Baoye Indonesia (PT SBI) di Batam dikenai sanksi denda administratif Rp330 juta karena kedapatan mempekerjakan puluhan TKA ilegal tanpa dokumen RPTKA yang sah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan WFH Perusahaan Swasta memberikan keleluasaan penuh bagi entitas bisnis untuk menentukan hari pelaksanaannya sendiri, berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berlaku efektif mulai 1 April

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri mendesak pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam Penanganan Pengangguran yang dinamis, mengingat tantangan ekonomi global dan teknologi.

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi hak PRT sekaligus pemberi kerja, memastikan hubungan yang profesional dan adil.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak penambahan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD Jakarta) guna mengatasi tingginya angka pengangguran di Ibu Kota, mengingat kapasitas pelatihan yang masih terbatas dan memicu masalah sosial.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Pelita Air jalin Kerja Sama Kemnaker Pelita Air untuk pengembangan SDM penerbangan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas industri. Simak detailnya!

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rejang Lebong telah membuka Posko Pengaduan THR 2026 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya pekerja terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H.

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Pasuruan gencar memantau kesiapan perusahaan dalam pembayaran THR Lebaran 2026 kepada pekerja, memastikan hak karyawan terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Batang perketat pengawasan THR 2026 bagi ASN dan pekerja swasta, memastikan pembayaran tepat waktu serta menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar.

Disnaker Kabupaten Bekasi resmi membuka Posko THR Pekerja untuk memfasilitasi pengaduan dan konsultasi terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya jelang Idul Fitri 1447 H, memastikan hak buruh terpenuhi dan kewajiban perusahaan dipatuhi.

Menteri Kemen PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan urgensi perlindungan pekerja rumah tangga, mayoritas perempuan, melalui pengesahan RUU PPRT pada momen Hari Perempuan Internasional.

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum penting bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memperkuat komitmen terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lebih adil dan inklusif.