Pemberantasan Korupsi

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) telah menuntaskan penyidikan kasus gratifikasi DPRD NTB dengan penetapan tiga legislator sebagai tersangka, berkas perkara kini dilimpahkan ke penuntut umum.

KPK imbau wajib pajak berani melaporkan pemerasan oleh oknum petugas, tegaskan komitmen jaga kedaulatan keuangan negara pasca-OTT suap pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil sita barang bukti suap pajak senilai Rp6,38 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengaturan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pegawai pajak dan pihak swast

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai DJP di Jakarta Utara, terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang yang melibatkan delapan orang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara, mengamankan delapan pihak terkait.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai tahun 2026 dengan operasi tangkap tangan (OTT) perdana, menargetkan pegawai pajak dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Penangkapan ini menjadi sorotan awal tahun dalam upaya pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak, memicu perhatian publik.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) berhasil meringkus dua jaksa gadungan Makassar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena dugaan pengurusan perkara dan perintangan penyidikan kasus korupsi, memicu kewaspadaan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di DJP Jakarta Utara, menyita ratusan juta rupiah dan valas terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.

Kejaksaan Tinggi NTB memastikan pengajuan perlindungan oleh 15 anggota legislatif kepada LPSK tidak akan menghambat penyidikan kasus gratifikasi DPRD NTB yang sedang berjalan, dengan fokus pada penelusuran niat jahat penerima suap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menerima suap dan penerimaan lain hingga Rp14,2 miliar, menguatkan dugaan korupsi Bupati Bekasi yang terungkap pasca-OTT pada 18 Desember 2025.

Kejaksaan Agung (Kejagung) berkomitmen penuh terhadap transparansi penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banten yang melibatkan seorang jaksa.

KPK resmi limpahkan tersangka OTT Banten ke Kejaksaan Agung setelah penangkapan seorang jaksa dan pihak swasta, menandai kolaborasi pemberantasan korupsi yang kuat.

Inspektur Jenderal Kemenaker Roni Dwi Susanto tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan pemerasan sertifikat K3, memperumit penyelidikan yang telah menyeret Wamenaker dan belasan tersangka lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

Kejaksaan Negeri Biak Numfor serius menindaklanjuti dugaan korupsi dana reses DPRK Supiori tahun 2022-2023 senilai Rp1 miliar, dengan memeriksa 13 saksi dan berkomitmen menuntaskan kasus.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan Hakordia 2025 di Yogyakarta menjadi simbol penguatan pemberantasan korupsi, mengajak semua pihak bersatu basmi praktik koruptif. Apa alasannya kota ini dipilih?

Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menegaskan bahwa penggunaan uang suap untuk kegiatan sosial tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf, menolak dalih terdakwa Djuyamto.

Pemerintah Provinsi Banten mulai merumuskan proses pergantian pimpinan baru PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) setelah Plt Direktur terjerat kasus korupsi minyak goreng senilai Rp20,48 miliar.

KPK kembali menetapkan dua tersangka baru, EKW dan MHC, dalam kasus suap proyek DJKA Kemenhub, menambah daftar panjang menjadi 19 orang. Siapa mereka dan bagaimana peranannya?