Pemprov Jabar

Pemerintah Kabupaten Kuningan bergerak cepat menyiapkan berbagai solusi penutupan tambang Kuningan ilegal di Desa Cileuleuy, Jawa Barat, demi keberlanjutan ekonomi warga terdampak.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti lambatnya penyelesaian fasilitas pendukung Embarkasi Haji Indramayu, terutama masalah air bersih dan pembangunan masjid, yang terganjal birokrasi anggaran.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh akan segera mengevaluasi tata ruang perumahan di wilayahnya menyusul maraknya banjir, sekaligus menyoroti pentingnya penataan drainase yang menjadi pemicu utama.

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmati menyarankan revisi RTRW Kuningan untuk memperkuat kebijakan pembangunan berbasis konservasi, memastikan alokasi kawasan selaras dengan RTRW provinsi dan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Kawasan Rebana diproyeksikan menjadi pusat Rebana Cetak Perawat Bersertifikat, menyiapkan tenaga profesional untuk pasar global dan domestik, sekaligus meningkatkan status pekerja migran Indonesia.

Tim DVI terus berupaya mengidentifikasi korban Longsor Jawa Barat di Cisarua, Bandung Barat, sementara puluhan warga masih dinyatakan hilang dan bantuan terus disalurkan.

Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi segera mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi penurunan nilai aset BIJB Kertajati yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis kabar miring terkait ketiadaan anggaran untuk pembayaran Gaji PPPK Jabar paruh waktu, memastikan pencairan akan dilakukan awal Februari 2026.

Dedi Mulyadi membantah jual saham BIJB Kertajati. Ia justru tawarkan skema ruislag aset strategis dengan pemerintah pusat, demi efisiensi dan pengembangan daerah.

Pemprov Jabar berkomitmen menyukseskan Pilkades Digital Kabupaten Bekasi 2026. Dengan persiapan matang, pemilihan serentak ini diharapkan transparan dan partisipatif, meski ada tantangan literasi digital.

Seperti diketahui, dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang UMSK, terdata sebanyak 12 wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bogor pastikan Pembangunan Jalan Puncak II akan dilanjutkan pada 2026, diharapkan menjadi solusi kemacetan dan pendorong ekonomi Bogor Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berkomitmen menjadikan riset sebagai dasar utama pengambilan keputusan pembangunan, didukung pembentukan Rumah Inovasi Daerah untuk akselerasi Riset Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat menyalurkan Bantuan Banjir Jabar untuk belasan ribu warga terdampak di Kabupaten Bandung, sekaligus meninjau langsung lokasi dan merespons kebutuhan jangka panjang.

Program Jalan Leucit menjadi bukti bahwa pembangunan yang tepat sasaran selalu menyisakan jejak positif dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya mempercepat pengoperasian KRL hingga Karawang. Langkah ini diharapkan membuka peluang ekonomi baru dan atasi kemacetan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mendesak Pemprov Jawa Barat untuk segera melunasi tunggakan BPJS Kesehatan Jabar senilai Rp84 miliar demi optimalisasi layanan kesehatan bagi 146 ribu warganya.

Pemkab Bekasi terus perkuat sinergi dengan Pemprov Jabar untuk sukseskan program nasional dan pembangunan daerah. Komitmen ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah.

DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan alat berat untuk mempercepat Normalisasi Irigasi Cianjur yang mengalami pendangkalan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kembali produksi padi petani.

DPRD Jawa Barat mengungkapkan RAPBD Jabar 2026 akan memuat 350 kegiatan dengan total volume anggaran sekitar Rp29,1 triliun, namun menghadapi tantangan penurunan akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah.