Penerimaan Negara

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah komitmen belanja negara tumbuh lebih cepat dibandingkan kapasitas penerimaannya?

Bea Cukai Maluku bersama Kanwil Bea Cukai Banten dan Jayapura berhasil menggagalkan peredaran lebih dari sejuta batang rokok ilegal lintas wilayah, mencegah potensi kerugian negara yang signifikan.

Kinerja penerimaan negara di Kalimantan Bagian Selatan pada Januari 2026 melonjak signifikan, didorong kenaikan 212 persen pada **Dana Sawit Kalbagsel** yang mencapai Rp119,8 miliar, memicu rasa penasaran akan dampaknya pada ekonomi regional.

Pemerintah Kota Pekalongan bersama Bea Cukai Tegal mengintensifkan program Gempur Rokok Ilegal dengan melibatkan mahasiswa untuk memberantas peredaran rokok ilegal di wilayahnya.

Industri hasil tembakau (IHT) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menerapkan tarif cukai rokok khusus guna mendorong legalitas dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Peneliti Universitas Brawijaya menyoroti dampak serius jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, mengancam penerimaan negara dan keberlangsungan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mengusulkan relaksasi regulasi industri rokok dan tindakan tegas terhadap rokok ilegal untuk mendongkrak penerimaan negara.

Kanwil DJP Kalselteng mengambil tindakan tegas dalam Penagihan Pajak, menyasar 150 penunggak dengan total tunggakan Rp47,8 miliar. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara.

Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi pajak berbasis teknologi untuk memperluas basis pajak dan memungkinkan penurunan tarif pajak secara bertahap, demi efisiensi dan transparansi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penanganan kasus suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian utara (Sulbagtara) berhasil membukukan penerimaan negara sebesar Rp2,81 triliun sepanjang tahun 2025, menunjukkan kinerja solid dalam pengawasan dan dukungan ekonomi regional.

Realisasi Defisit APBN 2025 mencapai 2,92 persen dari PDB, namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan angka tersebut tidak akan mengganggu kepercayaan investor karena masih dalam batas aman undang-undang.

Meskipun defisit APBN 2025 berpotensi melebar akibat perlambatan ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pergerakan ekonomi tetap aman dan terkendali.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun defisit anggaran negara berpotensi melebar, dengan komitmen menjaga batas hukum.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memproses sanksi terhadap 33 pegawai yang melanggar aturan di tahun 2025, menegaskan komitmen penguatan integritas dan kinerja.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan berhasil mengumpulkan Rp7,69 miliar dari Denda Administratif Bea Cukai melalui prinsip ultimum remedium, menunjukkan peningkatan signifikan yang menarik perhatian.

Indonesia terus berupaya meningkatkan tax ratio yang stagnan. Optimalisasi data pajak menjadi strategi krusial untuk memperkuat penerimaan negara tanpa membebani ekonomi, sekaligus menjawab tantangan fiskal masa depan.

Dalam rapat itu, Purbaya membeberkan kondisi riil penerimaan negara, potensi kebocoran ekspor, hingga fungsi BK untuk menutup defisit APBN 2026.

Pemerintah berencana mengenakan bea keluar ekspor batu bara setelah 20 tahun bebas bea. Kebijakan ini dinilai sebagai momentum tepat di tengah kelesuan harga komoditas batu bara global dan upaya optimalisasi penerimaan negara.