Tata Kelola Pemerintahan

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Penugasan dr. Lalu Herman Mahaputera, mantan Dirut RSUP NTB, sebagai Kepala Bapenda NTB menuai sorotan. Pemprov NTB tegaskan keputusan ini didasarkan pada kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang relevan, bukan hanya latar belakang profesi.

DPRD Gowa resmi menetapkan Ranperda tentang perubahan pengelolaan barang milik daerah pada awal tahun 2026, menandai komitmen Pemkab Gowa untuk tata kelola aset yang lebih transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menghadirkan pelayanan publik berkualitas melalui pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan MRP di Nabire, menandai era baru tata kelola pemerintahan yang profesional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi yang transparan dan pengawasan ketat terkait wacana mekanisme Pilkada Dipilih DPRD, guna mencegah praktik politik transaksional.

Mulai 1 Januari 2026, Pemerintah Provinsi NTB secara resmi akan beralih menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas, menandai reformasi tata kelola aset daerah yang signifikan dan bertujuan efisiensi anggaran.

Pemerintah Kabupaten Sigi serius mengoptimalkan Portal Satu Data Sigi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di daerahnya.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Provinsi Sulawesi Barat berhasil mencapai 100 persen Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) pada Triwulan III 2025, sebuah capaian signifikan di tengah upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah korupsi. Langkah ini diambil demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mensejahterakan rakyat.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Pemprov Babel bersinergi memperkuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, menyusul penurunan nilai evaluasi JDIHN.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) untuk memberikan dukungan penuh terhadap agenda Asta Cita Prabowo, sebuah langkah strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dalam dua deka

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Jawa Timur sebagai **Jatim Pionir Teknologi Informasi** setelah meraih Be Award 2025 dari BSSN berkat pemanfaatan tanda tangan elektronik masif. Simak komitmen Jatim dalam transformasi digital!

BSKDN Kemendagri menjalin kolaborasi strategis dengan Kompas TV untuk mengoptimalkan publikasi inovasi Pemda. Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

DPRD Bangka Tengah secara resmi mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, menjadi pondasi penting bagi penyusunan regulasi daerah. Bagaimana langkah selanjutnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan?

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) serius memperkuat akuntabilitas administratif melalui gerakan Tertib Arsip Jakarta Barat. Simak bagaimana inisiatif ini mendukung birokrasi transparan dan efisien.

BSKDN Kemendagri menekankan pentingnya Koordinasi Pusat Daerah dalam menyusun kebijakan publik yang responsif dan berbasis bukti. Sinergi ini kunci atasi tantangan tata kelola pemerintahan.

Kemenkumham Babel rampungkan Harmonisasi Raperbup Belitung Timur terkait pengelolaan pajak daerah, memastikan produk hukum berkualitas dan efektif. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menegaskan komitmen penuh dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, terbukti dengan raihan predikat informatif dari Komisi Informasi Kalbar.

Kemenkum Babel mantapkan harmonisasi dua Raperda krusial Pemkab Bangka, memastikan keselarasan dengan regulasi nasional. Ini upaya vital demi tata kelola pemerintahan yang kuat.