Ump

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan aksi buruh di Jakarta tidak berkaitan dengan UMP DKI 2026, melainkan menyuarakan kebijakan upah di daerah lain.

Serikat buruh di Jawa Barat mengumumkan rencana untuk mengadakan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.

Penetapan UMP 2026 di wilayah Indonesia bari saja diumumkan. Hasilnya menunjukkan kenaikan dengan nilai yang berbeda-beda.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dialog konstruktif antara pemerintah dan pekerja terkait penentuan UMP.

Berikut adalah daftar lima provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) terendah untuk tahun 2026.

Provinsi mana yang akan mencatatkan UMP tertinggi pada tahun 2026?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2026.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2026 naik rata-rata sebesar 6,09 persen.

Pengumuman UMK Makassar 2026 dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel.

Berikut adalah daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 untuk 38 provinsi di Indonesia.

Yassierli menyampaikan, peningkatan komponen tersebut adalah buah dari aspirasi buruh dan pekerja yang dipertimbangkan oleh pemerintah.

Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Gubernur di setiap provinsi diwajibkan untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat 24 Desember 2025, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) terbaru.

Manaker menyampaikan Peraturan Pemerintah tentang UMP 2026 telah melalui proses kajian dan diskusi yang mendalam, melibatkan pihak pengusaha serta buruh.

Pengumuman mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 akan dilakukan pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025.

Pembahasan pengupahan di Indonesia hampir selalu berujung pada besaran upah minimum, sementara aspek lain yang tak kalah penting justru terabaikan.

Pembahasan belum sepenuhnya rampung akibat adanya perbedaan kepentingan antara kelompok buruh dan pengusaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan (Disnaker Tangsel) masih menanti regulasi pemerintah pusat terkait penetapan UMK Tangsel 2026, yang menjadi dasar pembahasan upah minimum di daerah.

Ia memastikan pemerintah mempertahankan formula yang sudah ditetapkan demi menjaga stabilitas dan kepastian bagi pekerja maupun pelaku usaha.