LIVE

Data Perizinan dengan Lahan yang Dikuasai Perusahaan Sawit Kerap Berbeda, KPK: Ini Celah Korupsi

Tanpa sistem yang terintegrasi, berpotensi adanya permufakatan jahat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak.

kpk
Data Perizinan dengan Lahan yang Dikuasai Perusahaan Sawit Kerap Berbeda, KPK: Ini Celah Korupsi
Data Perizinan dengan Lahan yang Dikuasai Perusahaan Sawit Kerap Berbeda, KPK: Ini Celah Korupsi (merdeka.com)

Adanya perbedaan luas lahan pada izin usaha Perkebunan (IUP) dengan lahan yang dikuasai perusahaan, membuat KPK menyoroti lemahnya tata kelola pendataan perizianan perkebunan sawit.

Selain itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyontohkan temuan lain yakni tidak semua koperasi unit desa (KUD) maupun pedagang pengepul memiliki NPWP.

Ditambah dengan keterbatasan data dan informasi perpajakan sektor perkebunan sawit yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan negara sekaligus membuka celah penyimpangan.

“Ketiadaan basis data yang memadai ini bukan sekadar tentang kehilangan potensi penerimaan, tapi merupakan celah terjadinya korupsi,” kata dia dalam siaran persnya, Rabu (11/2).

Tanpa sistem yang terintegrasi, lanjut Budi, berpotensi adanya permufakatan jahat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak akan terus menghantui sektor perpajakan.

“KPK kemudian memberikan tiga rekomendasi dalam upaya mendorong perbaikan sektor perpajakan, khususnya di perkebunan kelapa sawit,” jelas Budi.

3 Rekomendasi KPK

Pertama, DJP wajib melakukan pendataan NPWP bagi KUD dan petani sawit serta membangun sistem aplikasi pajak sawit yang terintegrasi dengan data produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Kedua, melakukan percepatan Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) dengan melibatkan BPN, Kementan, KLHK, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan luas lahan yang dipajaki sesuai dengan realitas lapangan.

Ketiga, mendorong revisi PMK Nomor 48 Tahun 2021 untuk memperkuat kewajiban pemeriksaan dokumen pendukung SPOP secara digital.

“Penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak sawit harus menjadi kunci untuk menutup celah penyimpangan, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan kekayaan alam nasional benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” Budi menandasi.

KPK Sedang Tangani Kasus Korupsi di DJP

Sebagai informasi, saat ini KPK tengah menangani kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan berkaitan dengan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang melibatkan korporasi perkebunan kelapa sawit.

Menurut KPK, potensi atau kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi perpajakan di sektor perkebunan kelapa sawit, telah dipotret KPK melalui kajian ‘Optimalisasi Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan Sawit’, yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK pada tahun 2020 - 2021.

Kajian tersebut mengungkap berbagai persoalan, mulai dari kelemahan sistem administrasi, ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan, hingga belum optimalnya mekanisme pemeriksaan terhadap Wajib Pajak terkait Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
EditorFauzan Jamaludin
M
Reporter
Rekomendasi Buat Kamu!
Rekomendasi Buat Kamu!Lihat Selengkapnya
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & MoneterLihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari DekatLihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Banjir Besar Kepung Jati Agung Lampung Selatan, Warga Dievakuasi dari Atap Rumah

{{caption}}
Proyek Pasar Rp 10 Miliar Era Ridwan Kamil di Sukabumi Kini Sepi dan Ditinggal Pedagang

{{caption}}
Badai Cedera Barcelona Jadi Tanggung Jawab Hansi Flick

{{caption}}
Barcelona Gelar Pemilihan Presiden, Masa Depan Hansi Flick Bisa Terancam Jika Joan Laporta Kalah

{{caption}}
Menko Yusril Sebut Prabowo Bisa Rehabilitasi Delpedro Cs Usai Vonis Bebas

{{caption}}
Alasan Polisi Tahan Richard Lee

Topik Terkait
{{caption}}
DPR Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Ekspor POME, Minta Masyarakat Tak Jadi Korban

Kejagung sebelumnya melakukan penggeledahan di sedikitnya 20 lokasi di wilayah Medan dan Riau.

Kejagung
{{caption}}
Menguak Tantangan Industri Kelapa Sawit Indonesia

Tanpa kepastian legal dan struktur organisasi yang memadai, petani sulit memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis yang ditetapkan.

Kelapa Sawit
{{caption}}
KPK Dorong Pembenahan Ditjen Pajak Pasca Kasus Suap Pajak di KPP Madya Jakarta Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penanganan kasus suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

Kasus Suap Pajak
{{caption}}
KPK Soroti Kasus Pajak PT Wanatiara Persada, Jadi Contoh Kebocoran Negara

KPK menilai kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada sebagai cerminan kebocoran penerimaan negara, seperti disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya.

KPK
{{caption}}
Pemprov Gorontalo Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK Perkuat Tata Kelola Sawit Daerah

Pemerintah Provinsi Gorontalo serius menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait perbaikan tata kelola sawit di wilayahnya. Evaluasi intensif dilakukan demi kebermanfaatan sawit bagi daerah.

Gorontalo
{{caption}}
Tahukah Anda? KPK dan Menkeu Sepakat: Korupsi Masih Jadi PR Utama Bangsa!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat bahwa **korupsi masih jadi PR utama bangsa**. Simak bagaimana lembaga antirasuah dan pemerintah bersinergi memberantasnya demi kemajuan negara.

Anggaran Daerah
{{caption}}
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

KPK
{{caption}}
KPK Cegah 2 Pejabat BUMN ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan HGU di PTPN XI

Ali mengatakan, pencegahan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan hingga Desember 2023.

KPK
{{caption}}
KPK Geledah Pemkab Pekalongan, Ruangan Strategis Disegel dalam Penyelidikan Korupsi

Tim Penyidik KPK Geledah Pemkab Pekalongan, menyegel sejumlah ruangan strategis seperti ruang bupati dan sekda, dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.

berita nasional
{{caption}}
KPK Panggil Suami dan Anak Fadia Arafiq Terkait Dugaan Aliran Dana Korupsi Proyek Pemkab Pekalongan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil suami dan anak Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq terkait dugaan aliran dana korupsi dan pengelolaan PT Raja Nusantara Berjaya.

aliran dana
{{caption}}
KPK Ungkap Importir Pakaian dan Alat Masak Terkait Kasus Korupsi Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi di lingkungan Bea Cukai, melibatkan importir pakaian hingga alat masak yang menggunakan jasa forwarder, memicu pertanyaan besar tentang pengawasan impor di Indonesia.

barang ilegal
{{caption}}
KPK Pulangkan Empat Pejabat Pemkab Usai OTT Bupati Pekalongan, Roda Pemerintahan Dipastikan Berjalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulangkan empat pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diperiksa terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Fadia Arafiq. Bagaimana nasib roda pemerintahan daerah setelah insiden ini?

fadia arafiq
{{caption}}
KPK Dalami Proses Pengadaan Asam Format di Kementan Tahun 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan asam format di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021. Penyelidikan ini terkait dugaan korupsi fasilitas pengolahan karet yang merugikan negara.

asam format
{{caption}}
KPK Selidiki Perusahaan Rokok Mekanik dan Manual dalam Kasus Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk peran perusahaan rokok mekanik dan manual dalam manipulasi cukai.

bea cukai
{{caption}}
Kejati NTB Ungkap Status Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT GNE

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) terus mengusut kasus korupsi PT GNE, menegaskan bahwa kerugian negara belum ditemukan, bukan tidak ada. Penelusuran kerugian keuangan negara masih dalam proses audit, membuat pembaca penasaran akan perkemb

aset daerah
{{caption}}
Berkas Perkara Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko Lengkap, Siap Disidangkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyatakan berkas perkara Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko lengkap (P21) terkait dugaan suap jabatan, proyek, dan gratifikasi, membuka jalan menuju persidangan.

bupati ponorogo
{{caption}}
Wakil Ketua DPRD luwu dan Mantan Anggota DPR RI jadi Tersangka Proyek Bantuan Irigasi

Dari lima orang tersebut, ada nama Wakil Ketua DPRD Luwu Zulkifli dan mantan anggota DPR RI, Muh Fauzi.

berita kontributor
{{caption}}
Foya-Foya Pakai Dana Desa Rp338 Juta, Mantan Kades Ogan Ilir Dibui

Tersangka A ditahan di Rutan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan sejak 3 Maret 2026. Sebelumnya jaksa menerima penyerahan tersangka dan barang bukti.

berita kontributor
{{caption}}
Tak Hanya Kantor, KPK Ikut Segel Salon BigBoss Milik Bupati Pekalongan

Usaha salon kecantikan yang terkenal dengan sebutan BigBoss Salon tersebut terlihat sepi

berita kontributor
{{caption}}
Ahok Blak-blakan di Sidang Kasus LNG, Yakin Pembelian Menyalahi Prosedur

Dalam persidangan, Ahok diinterogasi oleh Wa Ode Nur Zaenab, yang merupakan pengacara dari Terdakwa Hari Karyuliarto.

ahok
Trending Now