Kebijakan Pemerintah

Menteri Koperasi menegaskan komitmen pemerintah untuk meregulasi ritel modern, khususnya di pedesaan, demi penguatan ekonomi lokal dan koperasi Merah Putih.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa setiap ekspansi ritel modern harus mematuhi aturan yang berlaku, menanggapi usulan pembatasan di desa demi melindungi koperasi dan UMKM lokal.

ASTINDO desak pemerintah prioritaskan perbaikan infrastruktur pariwisata demi kenyamanan wisatawan libur Lebaran 2026. Soroti jalan rusak dan keamanan, kunci daya saing pariwisata nasional.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan pihak yang menentang Program Makan Bergizi Gratis dan inisiatif kerakyatan lain sama dengan menentang hak asasi manusia, menyusul kritik dari BEM UGM.

Anggota Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk memastikan stabilitas harga pangan jelang Lebaran, mengantisipasi lonjakan permintaan yang berpotensi memicu inflasi dan mengganggu ekonomi UMKM.

Berbagai isu ekonomi menarik mewarnai Ekonomi Sepekan ini, mulai dari kebijakan Work From Anywhere (WFA) Lebaran, pencairan THR ASN, hingga optimisme pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,6 persen pada kuartal I 2026.

InJourney Airports memberikan potongan 50 persen tarif jasa kebandarudaraan, termasuk PJP2U, sebagai dukungan mobilitas masyarakat saat Angkutan Lebaran 2026, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Anggota DPR RI melihat Kebijakan WFA sebelum dan sesudah Idul Fitri 2026 sebagai momentum emas untuk menggerakkan ekosistem pariwisata nasional, sekaligus meningkatkan perekonomian lokal.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas stunting melalui program Makan Bergizi Gratis. Simak strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Presiden Prabowo Subianto memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan defisit negara tetap terjaga di angka 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Simak penjelasan lengkapnya.

Ekonom Sandy Pramuji menyoroti urgensi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan pendapatan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, di tengah tantangan daya beli masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam perluasan lapangan kerja melalui industrialisasi dan pembangunan perumahan, demi mewujudkan Indonesia Maju.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan upaya pemberantasan korupsi kerap mendapat perlawanan dari "kelompok garong" yang mengganggu kepentingan, namun ia tegaskan tak akan mundur selangkah pun.

Dokter spesialis kulit dan kelamin memberikan saran penting mengenai perlakuan baju bekas atau thrifting untuk menekan risiko penularan penyakit kulit, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan impor pakaian bekas.

Pengentasan Kemiskinan NTB menunjukkan tren positif, namun garis kemiskinan terus naik. Pemprov NTB berinovasi dengan Gerakan Desa Berdaya dan menghadapi paradoks kemiskinan kota yang melampaui desa.

Perum LKBN ANTARA menekankan vitalnya Peran Big Data dalam Diseminasi Informasi untuk memperkuat penyebaran berita di tengah kompleksitas global, sekaligus mendukung pengambilan keputusan strategis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rencana pembentukan BUMN Tekstil masih dalam tahap kajian mendalam, meskipun dana US$6 miliar telah disiapkan untuk penguatan industri.

Kebijakan Efisiensi Anggaran Dinkes Banten berujung pada pemutusan kontrak tenaga kerja outsourcing di rumah sakit daerah. Anggota DPRD Banten meminta solusi konkret. Apa dampaknya bagi pelayanan publik dan ketenagakerjaan di Banten?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana meninjau hambatan industri dana pensiun dan asuransi untuk meningkatkan porsi Investasi Dana Pensiun dan Asuransi di Pasar Saham, demi menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal.

Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah lebih waspada terhadap dampak perubahan iklim dan pemanasan global, serta meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan yang berpotensi melemahkan penanganan bencana di Indonesia.