DPRD Jabar Ingatkan Dedi Mulyadi: Kebijakan Harus Berdasar Kajian Mendalam

Anggota DPRD Jawa Barat mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi agar setiap kebijakan, termasuk terkait reboisasi dan penanaman teh, harus didasari kajian mendalam untuk menghindari masalah anggaran dan dampak sosial.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, memberikan peringatan tegas kepada Gubernur Dedi Mulyadi. Doni menekankan pentingnya setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi untuk didasari oleh kajian yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan dampak sosial dan ekonomi dapat diidentifikasi sejak awal.

Menurut Doni, kajian mendalam akan mengungkap potensi dampak dari sebuah ide sebelum diimplementasikan sebagai kebijakan resmi. Selain itu, kajian juga akan membantu dalam merumuskan strategi mitigasi dampak negatif serta perencanaan operasional yang efektif. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah kegagalan kebijakan yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Salah satu sorotan utama Doni adalah rencana reboisasi lahan kritis dan pengembalian lahan PTPN yang kini ditanami sayuran menjadi perkebunan teh. Doni berharap kebijakan ini tidak berakhir seperti kasus-kasus sebelumnya yang menimbulkan masalah anggaran dan implementasi. Ia menekankan bahwa kebijakan tidak boleh hanya berdasarkan ide pribadi tanpa pertimbangan matang.

Pentingnya Kajian untuk Kebijakan Berkelanjutan

Doni Maradona Hutabarat, anggota Komisi IV DPRD Jabar, menegaskan bahwa kajian adalah fondasi utama dalam perumusan kebijakan yang bertanggung jawab. Kajian tersebut tidak hanya mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah. Tanpa kajian yang memadai, kebijakan dapat membebani fiskal daerah dan menyebabkan ketidakstabilan.

Ia menyoroti bahwa kebijakan yang tidak melalui kajian mendalam berisiko gagal dan merugikan masyarakat luas. "Nah saya berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan jangan idenya sebatas dia (Dedi Mulyadi) doang habis itu dia sampaikan ke masyarakat. Bukan mempersulit, tapi satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jika gagal misalnya, yang dirugikan sekian banyak orang," ujar Doni.

Kajian juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki pos penganggaran yang jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. DPRD Jabar berharap Pemprov dapat menjalankan anggaran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Masalah Anggaran dan Kebijakan Tambang di Bogor

Doni Maradona Hutabarat mengungkapkan bahwa selama kepemimpinan Dedi Mulyadi, beberapa kebijakan dikeluarkan tanpa pos penganggaran yang jelas dalam APBD Jabar. Ia mencontohkan kebijakan penutupan tambang di Kabupaten Bogor yang diikuti dengan kompensasi bagi korban terdampak. Kompensasi sebesar Rp9 juta per orang untuk periode November 2025 hingga Januari 2026 menjadi sorotan.

Dengan jumlah warga terdampak mencapai 9.300 orang, total kompensasi yang harus dibayarkan Pemprov Jabar diperkirakan mencapai hampir Rp90 miliar. Namun, Doni menemukan bahwa tidak ada mata anggaran khusus untuk kompensasi ini di APBD. "Padahal Pemprov kan harusnya menjalankan penggunaan anggarannya sesuai APBD yang sudah ditetapkan," katanya.

Gubernur Dedi Mulyadi sempat menyatakan bahwa pembiayaan akan menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Namun, Doni menjelaskan bahwa skema BTT memiliki ketentuan ketat, yaitu harus disesuaikan dengan tahun kejadian. Jika kompensasi diselesaikan pada tahun berikutnya, hal itu tidak lagi dapat dikategorikan sebagai biaya tidak terduga, sehingga menimbulkan masalah hukum dan anggaran.

Kekhawatiran Terhadap Kebijakan Reboisasi dan Replanting

Melihat pengalaman sebelumnya, Doni mengingatkan agar kebijakan reboisasi lahan kritis dan replanting kebun teh tidak mengulang kesalahan yang sama. Ia khawatir kebijakan ini akan berakhir seperti kasus penutupan tambang di Bogor atau penertiban Hibisc yang juga menimbulkan polemik anggaran. "Ini kemungkinan berakhir seperti tambang di Bogor. Kemudian seperti penertiban Hibisc itu," tegas Doni.

Doni menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD Jabar dalam perumusan kebijakan. Tanpa adanya pembahasan bersama, DPRD tidak akan mengetahui detail kebijakan dan pos penganggarannya di APBD. Hal ini dapat menghambat fungsi pengawasan dewan dan menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi.

DPRD Jabar berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan memastikan setiap kebijakan baru didasari oleh kajian yang kuat serta perencanaan anggaran yang matang. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program pembangunan di Jawa Barat.

Sumber: AntaraNews