Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN, memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti urgensi penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai payung hukum komprehensif guna memperkuat ketahanan nasional dari risiko bencana.

Pemerintah Kabupaten Cirebon serius menggarap program Satu Data Indonesia Cirebon 2026 dengan menyiapkan ribuan data sektoral demi perencanaan pembangunan yang akurat dan terpercaya.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Musrenbang HAM Nasional pekan depan akan menjadi tonggak sejarah, mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia sebagai kompas utama pembangunan nasional dari pusat hingga daerah.

Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya Proyeksi Penduduk Sektoral 2025–2045 sebagai fondasi perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bappenas berkomitmen memadukan warisan nilai historis dengan inovasi digital melalui Satu Data Indonesia, memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

Pemkab Bangka Barat perkuat tata kelola data pemerintah lewat rakor lintas OPD, memastikan akurasi data sebagai fondasi perencanaan pembangunan dan mendukung program Satu Data Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, menjadi panduan utama untuk implementasi program prioritas daerah selama lima tahun ke depan.

Pemkab Belitung serius menggarap pendataan warga pendatang Belitung mulai 2025. Langkah ini krusial untuk administrasi kependudukan yang tertib.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan Peran Statistik Bappenas sebagai 'mata' pengambil kebijakan. Bagaimana data ini membentuk Indonesia Emas?