Pemprov PBD Optimalkan Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN untuk Program Tepat Sasaran

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN, memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) kini secara aktif memperkuat perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya adalah untuk memastikan setiap program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat Daya, Suardi Thamal, di Sorong, Jumat, menjelaskan peran strategis DTSEN. Menurutnya, DTSEN menjadi solusi atas minimnya program yang selama ini tidak didukung data konkret. Ia menekankan pentingnya data yang valid untuk efektivitas program.

Penggunaan DTSEN diharapkan mampu mengatasi kendala perbedaan data yang kerap menghambat perencanaan pembangunan. Integrasi data ini sangat krusial dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya. Dengan demikian, penanganan masalah sosial dapat dilakukan lebih akurat dan terarah.

Pentingnya Data Valid untuk Pembangunan Daerah

Suardi Thamal menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah seharusnya berbasis data yang kuat. Ia menyoroti bahwa selama ini masih ada kegiatan yang dilaksanakan tanpa dukungan data valid, sehingga hasilnya kurang maksimal. Ketersediaan data yang benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan sangat vital, bukan sekadar formalitas administrasi.

Data tunggal yang valid dan terintegrasi memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Provinsi Papua Barat Daya masih menghadapi angka kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi. Dengan adanya satu data yang terintegrasi, penanganan masalah ini diharapkan akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Kolaborasi lintas perangkat daerah juga menjadi kunci keberhasilan implementasi DTSEN. Suardi mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data. Ia menekankan bahwa “Dengan satu data ini, tidak boleh lagi ada perbedaan data saat menyusun program. Data harus terbuka dan terintegrasi karena ini menyangkut kepentingan publik,” ujarnya.

Integrasi Data Nasional Melalui DTSEN

Sekretaris Dinas Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Fransiskus Krimadi, mengungkapkan kendala serius yang dihadapi pemerintah daerah sebelumnya. Perencanaan pembangunan kerap terhambat akibat perbedaan dan ketidaksinkronan sumber data. Data yang ada seringkali dinilai tidak valid dan tidak disetujui dalam proses perencanaan.

Sebelum tahun 2025, terdapat tiga sumber data utama yang digunakan secara terpisah. Sumber-sumber tersebut meliputi data P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos), serta data hasil riset dari Kementerian PPN/Bappenas. Ketiga sumber data ini tidak terintegrasi, menyulitkan daerah dalam mengakses dan memanfaatkannya secara optimal.

Namun, sejak tahun 2025, melalui kebijakan Satu Data Indonesia, seluruh sumber data tersebut telah disatukan. Integrasi ini menghasilkan DTSEN yang digunakan secara nasional. “Sekarang semua data sudah terintegrasi, by name by address, dan terhubung dengan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), serta sistem sosial ekonomi nasional,” jelasnya.

Dengan penerapan DTSEN, Fransiskus Krimadi berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih terukur. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang disusun akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sumber: AntaraNews