Perlindungan Sosial

Dinas Sosial Kota Palu mengambil tindakan tegas terhadap pendamping sosial yang melanggar aturan, khususnya terkait modus penipuan bantuan sosial. Warga diimbau waspada dan tidak memberikan data pribadi.

Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan akurasi bansos sebagai prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembenahan data, ketepatan sasaran, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bantuan sosial tepat guna da

Pemerintah memastikan Anggaran Kesejahteraan 2026 akan melonjak menjadi Rp1.300 triliun, tidak hanya untuk bantuan sosial konsumtif, melainkan juga untuk mencetak aset produktif fisik desa melalui skema 80.000 koperasi baru.

Kementerian Sosial (Kemensos) gencar mendorong Graduasi KPM Magelang melalui program pemberdayaan ekonomi, wujudkan kemandirian dan hapus ketergantungan bansos.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperketat validasi Jaminan Sosial OAP Biak Numfor untuk tenaga kerja rentan, memastikan bantuan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga asli Papua.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyoroti urgensi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di wilayahnya, mengingat kondisi geografis maritim. Perlindungan ini krusial untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga nelayan.

Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks, di mana Anggaran Perlindungan Sosial dalam APBN 2025 mencapai Rp503,2 triliun.

Pemerintah Provinsi Sumut terus berupaya memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan Perlindungan Jamsostek menyeluruh, khususnya bagi pekerja rentan.

Kabupaten Purwakarta mengambil langkah progresif dengan melindungi 19.800 pekerja informal melalui program "1 Desa 100 Perlindungan" BPJS Ketenagakerjaan, memastikan jaminan sosial bagi mereka yang berisiko tinggi.

Pemerintah Kota Pariaman meningkatkan sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada pekerja rentan, termasuk penerima bansos, untuk memastikan perlindungan sosial tanpa mengganggu bantuan yang sudah ada.

Baznas Sultra dan BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi memberikan Jaminan Sosial Amil Zakat serta mustahik di Sulawesi Tenggara. Simak bagaimana sinergi ini melindungi pekerja rentan.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin optimalkan peran Rumah Singgah Banyuasin sebagai pusat perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Simak bagaimana fasilitas ini membantu mereka!

BNPB RI dan GIZ Jerman berkolaborasi memperkuat manajemen risiko bencana Kalsel melalui program ISASP. Simak bagaimana kolaborasi ini akan melindungi masyarakat dari ancaman bencana di Kalimantan Selatan!

Kementerian Keuangan melaporkan **Realisasi Perlinsos NTT** mencapai Rp1,49 triliun hingga Agustus 2025. Penasaran bagaimana dana ini membantu jutaan warga di Nusa Tenggara Timur?

Pemprov Sumut serius menggenjot kepesertaan Jamsostek Nelayan Sumut untuk melindungi ratusan ribu pekerja rentan, dengan tujuan utama menjamin kesejahteraan keluarga mereka.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggandeng PT Mitra Stania Kemingking dalam Program PPM 2025 untuk merenovasi Rumah Perlindungan Sosial, demi layanan sosial yang lebih baik bagi warga rentan.

Pemerintah Kota Kupang menerima tambahan kuota Tambahan Bansos Kupang untuk 14 ribu jiwa senilai Rp150 miliar. Simak bagaimana sinergi ini akan mempercepat penghapusan kemiskinan.

Pemkab Bengkayang kebut implementasi DTSEN Bengkayang guna memastikan penyaluran bansos dan jaminan kesehatan tepat sasaran. Akankah upaya ini berhasil menyentuh seluruh masyarakat?

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menjadi daerah perintis di NTT yang mengalokasikan APBD untuk perlindungan pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Simak detailnya!

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan visi pemerintahannya untuk Kebangkitan Ekonomi Rakyat, fokus pada BUMN bersih, penguatan swasta, dan kebangkitan koperasi. Simak strateginya!