Update Terbaru: 5,74 Juta Wajib Pajak Berhasil Aktivasi Akun Coretax DJP

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat 6.470 wajib pajak di Pulau Dewata telah melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax hingga pertengahan Januari 2026, mendorong Wajib Pajak Bali Lapor SPT Coretax lebih awal.

Hingga saat ini, sebanyak 67.100 wajib pajak di Provinsi Bengkulu telah melakukan Aktivasi Coretax, sebuah langkah penting untuk mempermudah layanan perpajakan.

DJP mencatat Per 5 Januari 2026 Pukul 15.37 WIB, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 11.397.471.

Jumlah tersebut terdiri dari 65.184 Wajib Pajak Orang Pribadi, 3.794 Wajib Pajak Badan, dan 168 Instansi Pemerintah.

Rosmauli meminta masyarakat segera mengaktifkan akun Coretax agar dapat langsung memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia.

DJP menegaskan aktivasi Coretax tidak dibatasi waktu, namun wajib dilakukan karena seluruh pelaporan SPT mulai tahun pajak 2026 dilakukan lewat sistem ini.

Uji coba kedua yang berskala lebih masif digelar pada 10 Desember lalu, melibatkan 50.000 pegawai di seluruh unit Kementerian Keuangan.

DJP mencatat 7,7 juta wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax hingga 17 Desember 2025. Lebih dari separuh pelapor SPT kini beralih ke sistem baru.

Menurut Purbaya, sistem tersebut telah diuji dengan skema login serentak hingga sekitar 60 ribu pengguna.

Dari 5,73 juta wajib pajak tersebut, mayoritas sebanyak 4,897 juta merupakan WP orang pribadi yang sudah melakukan aktivasi.

Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku gencar melakukan asistensi aktivasi akun Coretax DJP sebagai persiapan pelaporan SPT Tahunan 2025. Jangan sampai ketinggalan mekanisme baru ini!

Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak segera melakukan aktivasi akun Coretax untuk pelaporan SPT 2025. Prosesnya mudah dan penting, jangan sampai terlewat!

Perusahaan ini melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menurunkan kewajiban mereka membayar pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa terdapat 40 perusahaan baja yang telah teridentifikasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran PPN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan rotasi pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Agar pengeluaran tidak terlihat mencolok dalam laporan keuangan, PT WP memanfaatkan jasa perusahaan konsultan pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT KPK Pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

Berbagai perkembangan penting dalam kebijakan ekonomi nasional Indonesia terungkap, mulai dari keberhasilan DJP menagih piutang pajak besar, penyerapan anggaran MBG, surplus beras, hingga rencana mandatori bioetanol.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara, mengamankan delapan pihak terkait.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai tahun 2026 dengan operasi tangkap tangan (OTT) perdana, menargetkan pegawai pajak dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Penangkapan ini menjadi sorotan awal tahun dalam upaya pemberantasan korupsi.

KPK amankan delapan orang dan uang ratusan juta rupiah dalam OTT Kantor Pajak Jakarta Utara terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Siapa saja yang terlibat?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka faktur fiktif senilai Rp170 miliar ke Kejaksaan, menandai langkah serius pemerintah menindak penggelapan pajak yang merugikan negara dan menjadi pengingat bagi oknum penggelap pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya Kendala Registrasi Coretax yang mempersulit wajib pajak, mendorong DJP untuk segera menyederhanakan sistem guna pelayanan optimal.