Kelakuan Korup 2 ASN di Sumedang Pungli Surat Dispensasi Kawin, Segini Tarifnya Bikin Negara Rugi Rp1 M

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) berhasil meringkus dua jaksa gadungan Makassar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena dugaan pengurusan perkara dan perintangan penyidikan kasus korupsi, memicu kewaspadaan publik.

Jaksa gadungan itu diamankan karena diduga melakukan penipuan dengan janji mampu mengurus serta menghentikan penanganan perkara dan meluluskan CPNS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan jaksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dengan dua jaksa diduga menerima total Rp1,13 miliar. Simak detail aliran dana dan status para tersangka dalam kasus KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Ja

Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka kasus penipuan wedding organizer. Uang klien diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, polisi masih telusuri aset.

Mantan Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, didakwa merugikan negara Rp140,86 miliar terkait kasus korupsi PDNS Kemenkominfo, serta menerima suap Rp6 miliar. Simak detail dakwaan yang terungkap di persidangan.

Eko mengaku juga diminta Mbak Ita agar tidak menghadiri panggilan KPK di kantor BPK Jawa Tengah

Jaksa Penutut Umum (JPU) dari KPK, Rio Vernika Putra mengatakan, keduanya didakwa atas tindak pidana suap dan gratifikasi.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, ditangkap oleh KPK terkait dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi. Berikut adalah kronologinya.

Kejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) meluncurkan Program Bakti Perpusnas, sebuah inisiatif strategis yang mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turun langsung ke masyarakat guna memperkuat budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi.

Profesor Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN, menegaskan peran krusial ASN sebagai ASN Penggerak Ekonomi dan pembangunan bangsa melalui eksekusi anggaran negara. Simak detailnya.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Perhubungan kembali membuka program perekrutan taruna PTDI-STTD pada tahun 2026, melanjutkan komitmen peningkatan SDM lokal.

Pemerintah Kabupaten Natuna menonaktifkan seorang camat terkait dugaan kasus asusila terhadap anak di bawah umur, menegaskan komitmen penegakan disiplin ASN.

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini. Kebijakan ini diambil menyusul pemangkasan dana transfer pusat yang signifikan, menempatkan Pemkab Manokwari dalam dilema fiskal.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendesak pemerintah daerah segera mengimplementasikan Manajemen Talenta ASN demi meritokrasi, peningkatan kinerja, dan pelayanan publik yang lebih baik. Apa dampaknya bagi daerah dan ASN?

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan tegas partainya terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD, menekankan pentingnya mandat langsung rakyat untuk mencegah otoritarianisme dan korupsi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunda pemberian hak pensiun kepada mantan Kepala Disdik Provinsi Jambi, Varial Adhi Putra, yang menjadi tersangka kasus korupsi DAK, menunggu putusan hukum tetap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alasan Sarjan, tersangka suap proyek Bekasi, memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, memicu pertanyaan besar tentang hubungan keduanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut asal-usul logam mulia seberat 1,3 kg yang menjadi barang bukti dalam kasus suap pajak di KPP Madya Jakarta Utara, memicu pertanyaan besar tentang sumber dana suap ini.

Aset tersebut terdiri dari berbagai jenis jam tangan mewah yang jumlahnya mencapai puluhan.

KPK terus mendalami kasus suap proyek di Bekasi. Terbaru, KPK Dalami Komunikasi Iin Farihin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dengan tersangka HM Kunang, ayah Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. Apa peran Iin Farihin dalam kasus ini?